UPT PPD Pontianak Lakukan Pemeriksaan Kepatuhan Pajak Kendaraan Dilingkungan OPD Pemprov Kalbar

PT. Jasa Raharja Kalbar sebagai Tim Pembina Samsat bersama Satpol PP Kalbar yang dirangkai dengan sosialisasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Kepala UPT PPD Pontianak Wilayah I Edy Gunawan saat melakukan Pemeriksaan Pajak Kendaraan dilingkungan OPD Pemprov Kalbar, Senin, 3 Oktober 2022.// IST 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Provinsi Kalimantan Barat ( Kalbar ) melalui UPT PPD Pontianak Wilayah I melakukan pemeriksaan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di lingkungan organisasi perangkat daerah ( OPD ) Kalbar, Senin 3 Oktober 2022.

Pemeriksaan dilakukan oleh PT. Jasa Raharja Kalbar sebagai Tim Pembina Samsat bersama Satpol PP Kalbar yang dirangkai dengan sosialisasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Adapun kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan di antaranya kendaraan dinas dan kendaraan bermotor kepemilikan pribadi Aparatur (ASN) dan non-ASN yang berlangsung mulai awal Oktober ini.

"Hari ini kita mulai dari kantor terdekat dahulu yaitu Kantor Bapenda Kalbar sebagai kantor pertama yang dilakukan pemeriksaan,” ujar Kepala UPT PPD Pontianak Wilayah I Edy Gunawan, Senin, 3 Oktober 2022.

Baca juga: Dorong Peningkatan Usaha Mitra Binaan, Jasa Raharja Gelar Program Inkubasi UMKM JR Preneur

Lalu setelah itu dilanjutkan ke kantor Dinas Kominfo Kalbar, Kantor Dinas Perkim Kalbar untuk sesi pertama dan dilanjutkan sesi kedua pada hari yang sama pada Kantor BPBD Kalbar dan Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kalbar.

Edy mengatakan, kegiatan pemeriksaan yang dilakukan ini akan berlanjut selama seminggu penuh dengan menyisir seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang ada di Kota Pontianak dan Kubu Raya.

"Kita hanya mendata dan memberikan surat pernyataan kepada ASN dan non-ASN yang kedapatan menunggak Pajak Kendaraan Bermotor yang nantinya akan kita sampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi objek sosialisasi dan pemeriksaan," ujar Edy.

Hal ini dimaksudkan agar Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kalbar turut memperhatikan status pajak kendaraan dinas yang ada di kantor serta kepemilikan pribadi ASN maupun non-ASN yang ada.

"Dalam kegiatan ini juga kita sampaikan anggaran pembayaran kendaraan dinas dapat dilaksanakan pembayaran dalam jangka waktu 90 hari sebelum jatuh tempo, banyak ditemukan pengurus atau pengguna Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor dinas itu banyak yang kurang memahami masa jatuh tempo kendaraan dinas," ujarnya.

Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan juga dirangkai dengan sosialisasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur Nomor 52 tahun 2022 tentang pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) kedua serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua di Provinsi Kalimantan Barat.

"Di mana kebijakan pembebasan denda administrasi ini diperpanjang dari 1 Oktober hingga 31 Oktober 2022 dengan upaya meringankan beban dari masyarakat," ungkap Edy Gunawan.

Edy berharap perpanjangan pembebasan sanksi administrasi PKB-BBNKB kedua ini dapat dimaksimalkan oleh seluruh masyarakat Kalbar khususnya masyarakat Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

"Semoga momen pembebasan denda administrasi ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin jika terdapat ASN atau pegawai kontrak yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor," pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved