Lokal Populer

Cegah Kekerasan Terhadap Anak Melalui Peraturan Desa Perlindungan Anak Berbasis Adat di Sambas

perlu tersosialisasikan norma-norma positif anti kekerasan terhadap anak, terbangunnya sistem dukungan serta pengendalian pada tingkat komunitas dan k

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa/Dok Kodim 1208 Sambas
Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi ketika meresmikan Perdes Perlindungan Anak Berbasis Adat di Halaman Kantor Camat Sajingan Besar, Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kamis 29 September 2022. Istimewa/Dok Kodim 1208 Sambas 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Forkopimcam Sajingan Besar meresmikan Peraturan Desa Perlindungan Anak Berbasis Adat di Halaman Kantor Camat Sajingan Besar, Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kamis 29 September 2022.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi S.I.P,. MH,. SC, DP3AP2 KB Sambas dr. Fatah Maryunani, Ketua DAD Kabupaten Sambas dr. Boni, Danramil 02/Sejangkung diwakili Oleh Babinsa Hermanto, Ketua DAD Sajingan Besar Libertus, Camat Sajingan Besar Obertus, SP, Polsek Sajingan Besar Bripka Thomas, Kades Se Kecamatan Sajingan Besar, BPD Se-Sajingan Besar.

Camat Sajingan Besar, Obertus Sp, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Dia mengatakan, perlu tersosialisasikan norma-norma positif anti kekerasan terhadap anak, terbangunnya sistem dukungan serta pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga serta meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri pada anak.

Wabup Fahrur Rofi Sebut Kinerja Poltesa Bangun Kabupaten Sambas

"Pentingnya sosialisasi yang mengacu adanya kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak-anak korban kekerasan, serta tersedianya layanan untuk menerima laporan dan juga dapat membantu anak, korban segera mendapatkan pertolongan, wujud terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban maupun pelaku serta menangani anak dalam resiko," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Babinsa Serda Hermanto menuturkan, harus melakukan pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak di tingkat desa/kelurahan sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya–upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku untuk memberikan perlindungan kepada anak.

"Mudah-mudahan dengan semangat untuk melindungi anak mulai dari unsur Pemerintahan di Kecamatan Sajingan dan seluruh masyarakat akan segera terwujud," harapnya.

Jambore Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar Jambore Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Hotel Dangau Kubu Raya, pada Senin 26 September 2022. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya Dyah Tut Wuri Handayani mengatakan, PATBM adalah wadah dari kelompok masyarakat yang bersinergi bersama pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan anak

“Kegiatan jambore ini mencakup dua hal, yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak dan membantu penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan pada anak, terutama yang memang saat ini kita lihat trennya itu meningkat pada saat pandemi kemarin,” tuturnya.

Dan Dyah juga menerangkan, PATBM sebagai wadah masyarakat menjadi sebuah sistem untuk melakukan kegiatan pencegahan, sosialisasi, pendampingan, dan pelaporan.

Termasuk juga membantu penjangkauan dengan pendampingan dari dinas terkait bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. 

“Jambore saat ini yang diundang ada 17 desa yang memiliki kelompok PATBM,” ujarnya.

Kemudian Dyah menegaskan, perlindungan anak menjadi fokus dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Hal itu dibuktikan dengan dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan tematik, yakni terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan disabilitas.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved