Penghitungan Kemiskinan BPS Mengacu Pada Pendekatan Kebutuhan Dasar

Bantuan Pangan Stabilkan Harga

Dalam rangka pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi, pemerintah provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) baru-baru ini menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga akan menggelar operasi pasar hingga Desember 2022. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Moh Wahyu Yulianto mengapresiasi berbagai upaya daerah menjaga kestabilan harga barang.

"Bagus sekali, itu merupakan antisipasi bagaimana pemerintah daerah juga ikut mengawal pergerakan harga. Pertama, tentu menjaga kestabilan dan kemudian apabila ada yang memang di harus naik, ya tapi kenaikannya tidak terlalu tinggi. Jadi sangat bagus," ujarnya.

Program pemerintah yang dilakukan oleh Gubernur Kalbar kata Wahyu dengan intervensi untuk operasi pasar baik dalam rangka untuk mengamankan harga beberapa komoditas utama, terutama komoditas-komoditas yang memang banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

Sementara bansos yang diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai kata Wahyu hanya untuk menjadi bantalan sehingga penerima bisa menambah membeli kebutuhannya.

"Kalau Bansos itu ya bukan serta merta untuk menurunkan kemiskinan, akan tetapi masyarakat kelas bawah itu punya tambahan biaya untuk membeli barang komoditas yang kemungkinan naik. Sehingga konsumsi mereka tetap terjaga, misalkan satu komoditas yang biasanya yang biasanya harganya Rp1000 menjadi Rp1500," ujarnya.

Artinya dengan adanya tambahan bansos kata dia mereka punya pendapatan untuk menambah adanya kenaikan tadi Rp500 rupiah sehingga konsumsi terhadap barang itu tetap bisa dikonsumsi.

"Kalau orang-orang miskin kan yang penting bahan makanan pokok sehingga nanti implikasinya untuk menjaga tingkat kemiskinan karena tingkat kemiskinan yang diukur oleh BPS adalah berdasarkan tingkat konsumsi masyarakat," ujarnya.