Penghitungan Kemiskinan BPS Mengacu Pada Pendekatan Kebutuhan Dasar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lima komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan perkotaan di Kalbar antara lain beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras dan mie instan. 

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Moh Wahyu Yulianto menjelaskan adapun pendekatan kemiskinan makro BPS itu konsumsi atau pengeluaran. 

"Baik konsumsi makanan dan non makanan. Untuk konsumsi makanan pendekatannya 2.150 kalori. Ada 52 komoditi, nah rokok ini tidak ada kalorinya, tapi banyak dikonsumsi. Jadi keluar uang tapi tidak ada kontribusi untuk kalori," jelasnya Selasa, 27 September 2022.

Penghitungan kemiskinan BPS mengacu pada pendekatan kebutuhan dasar. Komponen kebutuhan dasar ini terdiri dari kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan yang diambil dari hasil Susenas. 

• Tinju Dunia Errol Spence Jr vs Terence Crawford, Laga Penentuan Juara Tak Terbantahkan Kelas Welter

Mulai tahun 1998 pendekatan kebutuhan dasar yang digunakan BPS telah disempurnakan, menjadi 52 jenis komoditi makanan dan 51 komoditi bukan makanan (perkotaan) dan 47 komoditi (perdesaan). 

Dengan pendekatan ini, kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran inilah disebut sebagai garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

"Tingkat kemiskinan itu variabel komoditasnya diukur dari sisi konsumsi, dimana 2.200 kalori dari beras kemudian sayur-sayuran, telur. Sementara ada komoditas rokok yang memang banyak dikonsumsi padahal itu tidak ada kalorinya. Padahal pengeluaran rokok itu tinggi," ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan kalau dari pengeluaran rokok misalnya Rp 25.000 sehari atau Rp340.000 sebulan, dialihkan untuk membeli beras dan telur pasti akan menambah kalori yang masuk perokok dan keluarganya.

"Pengeluaran rokok besar. Padahal bisa dialihkan ke makanan ataupun yang non makanan, misalnya biaya pendidikan, kesehatan beli obat atau apa. Kalau beli rokok, sudah keluar uangnya tidak ada kalorinya. Ya tidak bisa mengangkat garis kemiskinan," ujarnya.

Konsumsi kalori merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk adalah dengan melihat tingkat kecukupan gizi, yang dihitung berdasarkan besar kalori dan protein yang dikonsumsi.

Garis Kemiskinan pada Maret 2022 adalah sebesar Rp520.660,- per kapita per bulan.

Dibandingkan September 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,05 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2021, terjadi kenaikan sebesar 7,70 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), data yang ada menunjukkan peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. 

Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2022 sebesar 76,36 persen. Pada Maret 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. 

"Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 19,19 persen di perkotaan dan 24,68 persen di perdesaan. Lima komoditi pemberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan perkotaan di Kalbar antara lain beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras dan mie instan," ujarnya. 

Jika dibandingkan dengan September 2021, pada Maret 2022 ini komoditi mie instan telah menggeser komoditi kembung. Data yang ada menunjukkan rokok menjadi komoditi yang juga menjadi penyumbang kemiskinan di pedesaan.

"Di perdesaan lima kontributor utama komoditi penyusun GK meliputi beras, rokok kretek filter, telur ayam ras daging ayam ras, dan gula pasir," ujarnya.

Alami Penurunan

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat mencatat tingkat kemiskinan pada periode September 2011- Maret 2022, mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase.

Tercatat jumlah penduduk miskin di provinsi Kalbar menurun dari 382,27 ribu orang di September 2011 menjadi 350,25 ribu orang pada Maret 2022. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 8,48 persen menjadi 6,73 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Moh Wahyu Yulianto mengatakan jumlah penduduk miskin di Kalbar pada Maret 2022 mencapai 350,25 ribu orang. Jika dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun 3,8 ribu orang.

Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 17,64 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 6,73 persen, menurun 0,11 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,42 persen poin terhadap Maret 2021.

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, data BPS Kalbar menunjukkan periode Maret 2021–Maret 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebesar 1,86 ribu orang dari 86,90 ribu orang Maret 2021 menjadi 85,04 ribu orang Maret 2022.

Sejalan dengan kondisi di perkotaan, penduduk miskin di perdesaan juga mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang 15,78 ribu orang dari 280,99 ribu orang Maret 2021 menjadi 265,21 ribu orang Maret 2022.

Periode September 2021- Maret 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebesar 4,00 ribu orang dari 89,04 ribu orang September 2021 menjadi 85,04 ribu orang Maret 2022.

• Tanggapi Angka Kemiskinan, Wabup Fahrur Rofi Harap Program Unggulan Dongkrak Ekonomi

Situasi berbeda dengan peningkatan penduduk miskin di perkotaan, penduduk miskin di perdesaan mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan meningkat 0,3 ribu orang dari 264,96 ribu orang September 2021 menjadi 265,21 ribu orang Maret 2022.

"Kemiskinan di Kalbar masih dibawah nasional. Jumlah penduduk miskin menurut pulau pada Maret 2022. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 19,89 persen. Persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,82 persen," ujar Wahyu, 27 September 2022.

Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa sebesar 13,85 juta orang, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan sebesar 0,98 juta orang.

Bantuan Pangan Stabilkan Harga

Dalam rangka pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi, pemerintah provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) baru-baru ini menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga akan menggelar operasi pasar hingga Desember 2022. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Moh Wahyu Yulianto mengapresiasi berbagai upaya daerah menjaga kestabilan harga barang.

"Bagus sekali, itu merupakan antisipasi bagaimana pemerintah daerah juga ikut mengawal pergerakan harga. Pertama, tentu menjaga kestabilan dan kemudian apabila ada yang memang di harus naik, ya tapi kenaikannya tidak terlalu tinggi. Jadi sangat bagus," ujarnya.

Program pemerintah yang dilakukan oleh Gubernur Kalbar kata Wahyu dengan intervensi untuk operasi pasar baik dalam rangka untuk mengamankan harga beberapa komoditas utama, terutama komoditas-komoditas yang memang banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

Sementara bansos yang diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai kata Wahyu hanya untuk menjadi bantalan sehingga penerima bisa menambah membeli kebutuhannya.

"Kalau Bansos itu ya bukan serta merta untuk menurunkan kemiskinan, akan tetapi masyarakat kelas bawah itu punya tambahan biaya untuk membeli barang komoditas yang kemungkinan naik. Sehingga konsumsi mereka tetap terjaga, misalkan satu komoditas yang biasanya yang biasanya harganya Rp1000 menjadi Rp1500," ujarnya.

Artinya dengan adanya tambahan bansos kata dia mereka punya pendapatan untuk menambah adanya kenaikan tadi Rp500 rupiah sehingga konsumsi terhadap barang itu tetap bisa dikonsumsi.

"Kalau orang-orang miskin kan yang penting bahan makanan pokok sehingga nanti implikasinya untuk menjaga tingkat kemiskinan karena tingkat kemiskinan yang diukur oleh BPS adalah berdasarkan tingkat konsumsi masyarakat," ujarnya.