KPU Kalbar Sudah Menyampaikan Kebutuhan Anggaran Pilkada 2024 ke Pemprov

Mujiyo menjelaskan bahwa penyusunan kebutuhan anggaran Pilkada 2024 tersebut telah sesuai berdasarkan Keputusan KPU RI

Penulis: Muhammad Firdaus | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Muhammad Firdaus
Mujiyo Komisioner divisi hukum dan pengawasan KPU Kalimantan Barat 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mujiyo komisioner divisi hukum dan pengawasan KPU Kalimantan Barat, mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah menyampaikan kebutuhan anggaran Pilkada 2024 ke Pemerintah Provinsi.

Hal ini ia sampaikan saat ditemui Tribun Pontianak disela-sela kegiatan rapat koordinasi KPU se-Kalimantan Barat di Hotel Orchard Jl Perdana.

Mujiyo menjelaskan bahwa penyusunan kebutuhan anggaran Pilkada 2024 tersebut telah sesuai berdasarkan Keputusan KPU RI No 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020.

Berdasarkan pencermatan dari Keputusan KPU RI tersebut di atas, KPU Kalbar mendapatkan angka sebesar kurang lebih Rp 362 Miliar untuk digunakan pada Pemilukada tahun 2024.

Baca juga: KPU se - Kalbar Gelar Rakor, Antisipasi Sengketa dan Permasalahan Hukum pada Tahapan Pemilu

"Dari hasil pencermatan keputusan tersebut, dan biaya-biaya tersebut kita dapatkan angka di Rp 362 Miliaran, untuk kebutuhan kita di pemilu tahun 2024 khususnya Pilkada," ucapnya. Selasa, 27 September 2022.

Selain itu, Ia juga menjelaskan bahwa 14 KPU Kabupaten/Kota se-Kalbar juga telah melakukan koordinasi bersama para Kepala Daerahnya, terkait dengan kebutuhan anggaran Pilkada 2024 di masing-masing Daerah.

"Ada sendirinya, di tingkat Kabupaten nanti akan berkoordinasi dengan Bupatinya," ucapnya.

Ia mengatakan bahwa anggaran itu akan dipergunakan untuk membiayai baik kebutuhan tahapan-tahapan Pilkada, maupun non tahapan seperti biaya ad hoc maupun gaji pegawai.

"Baik tahapan itu kegiatan-kegiatan, sosialisasi dan sebagainya, maupun yang non tahapan umpamanya membayar biaya ad hoc, membayar gaji, dan semuanya yang non tahapan itu," jelasnya.

Meski belum diputuskan, ia menjelaskan bahwa sejauh ini komunikasi antara Pemprov dan KPU Kalbar sudah menemui beberapa titik terang terkait kebutuhan anggaran tersebut.

Nantinya kebutuhan anggaran tersebut akan dicairkan secara bertahap yaitu pada tahun anggaran 2023 & 2024.

"Jadi nanti di tahun 2023 kita akan ada pencairan, kemudian sisanya nanti dicairkan di tahun 2024," ucapnya.

Mujiyo juga menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran Pilkada 2024 ini mengalami kenaikan dibandingkan pilkada tahun 2018 yang sebesar Rp 160 Miliar.

"Anggaran Pilkada 2018 sebesar Rp 160 Miliar ya," ucapnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved