KPU se - Kalbar Gelar Rakor, Antisipasi Sengketa dan Permasalahan Hukum pada Tahapan Pemilu

Kemudian apabila verifikasi perbaikan administrasi ini sudah dapat dipenuhi, maka kemudian akan dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual.

Penulis: Muhammad Firdaus | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Muhammad Firdaus
Mujiyo Komisioner divisi hukum dan pengawasan KPU Kalimantan Barat 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - KPU Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama 14 KPU Kabupaten/Kota di Hotel Orchard Jl Perdana. Selasa, 27 September 2022.

Hadir dalam agenda ini adalah seluruh komisioner 14 KPU Kabupaten/Kota yang membidangi divisi hukum dan pengawasan.

Mujiyo Komisioner divisi hukum dan pengawasan KPU Kalbar menjelaskan bahwa agenda rakor ini digelar dalam rangka persiapan mengantisipasi permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin terjadi pada tahapan-tahapan pemilu serentak 2024.

"Agenda ini kita konsolidasi Internal, penguatan di untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan hukum, baik sengketa maupun pelanggaran-pelanggaran, jadi kita adakan rakor dengan 14 Kabupaten/Kota," ucapnya.

Baca juga: KPU Kayong Utara Sampaikan Kebutuhan Untuk Pilkada

"Supaya kita siap menghadapi atau mengawal tahapan-tahapan yang sedang dan akan berjalan," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa saat seluruh KPU se-Indonesia telah memasuki rangkaian tahapan-tahapan pemilu serentak 2024.

Untuk saat ini tahapan pemilu serentak 2024 sudah memasuki tahap verifikasi perbaikan administrasi.

Ia mengatakan bahwa hampir semua partai relatif memiliki kekurangan pada dokumen administrasinya.

Oleh karenanya pada tahapan perbaikan administrasi inilah parpol-parpol tersebut diminta untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada persyaratan administrasinya.

"Relatif dari hasil itu ada semua kekurangannya, bisa jadi dokumennya kurang, atau kurang jelas, dan lain sebagainya, kota minta diperbaiki," ucapnya.

Kemudian apabila verifikasi perbaikan administrasi ini sudah dapat dipenuhi, maka kemudian akan dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual.

"Kalau nanti itu sudah dilakukan perbaikan, sudah clear semuanya secara administratif terpenuhi baru nanti kita langkah berikutnya kita melakukan verifikasi faktual nya," ucapnya.

Pada tahapan verifikasi faktual ini, nantinya akan dilakukan perbaikan atau penghapusan pada nama-nama yang komplain atas tercantumnya nama mereka di Sipol. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved