Lokal Populer

Sebanyak 50 Persen Seluruh Penerimaan Negara Dari Sawit Agar Dikembalikan ke Provinsi Penghasil

sebanyak 22 Provinsi sudah mengambiil inisiatif untuk memberikan masukan ke pemerintah pusat, termasuk Kalbar.

Kolase
Ilustrasi Perkebunan Sawit 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah saat ini tengah proses menyusun aturan mengenai dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil kelapa sawit.

Melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyusun formula Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Sawit, dimana aturan ini merupakan aturan turunan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Harisson mengatakan maka dari itu, sebanyak 22 Provinsi sudah mengambiil inisiatif untuk memberikan masukan ke pemerintah pusat, termasuk Kalbar.

“Untuk itu Provinsi Kalbar termasuk 22 Provinsi yang sudah mengambil inisiatif untuk memberikan masukan ke Pemerintah Pusat,”ujarnya kepada Tribun Pontianak, Minggu 25 September 2022.

Yang mana dalam hal ini, Gubernur Kalbar sudah berkirim surat ke Menteri Keuangan agar 50 persen dari seluruh penerimaan negara dari sawit agar dikembalikan ke Provinsi Penghasil.

Dimana untuk Pengajuan surat masing-masing oleh Gubernur ke Menkeu.

“Selanjutnya akan dibagi lagi ke Kabupaten penghasil yang diprioritaskan untuk pembiayaan infrastruktur. Hasil Final nya kan tergantung Kementerian Keuangan, kita sedang menunggu,” pungkasnya.

Dukung Usulan Gubernur

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Muhammad Munsif menyampaikan mendukung sepenuhnya inisiatif usulan Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Sawit yang telah disampaikan dalam bentuk surat resmi oleh Gubernur Sutarmiji ke pemerintah pusat melalui Kemenkeu.

“Saya dan atas nama para Kepala Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten kota, termasuk seluruh pelaku usaha perkebunan sawit Se Kalbar mendukung sepenuhnya inisiatif usulan DBH SDA Sawit yang telah disampaikan Pak Gubernur kepada Kemenkeu yang direncanakan mulai diberlakukan Januari 2023,” ujarnya.

Event Olahraga Dongkrak Sektor Pariwisata dan Perekonomian di Kota Pontianak

Dikatakannya Kalbar merupakan provinsi kedua terbesar luasan perkebunan sawitnya dan terbesar kedua produksi CPOnya secara nasional.

Kalbar harusnya diakui karena telah berkontribusi cukup besar dalam mendukung penyediaan CPO nasional baik untuk kebutuhan domestik sebagai bahan baku minyak goreng, industri oleichemical, industri biodisel maupun menopang kinclongnya kinerja ekspor nasional dalam bentuk capaian ekspor CPO.

“Maupun produk turunannya ke banyak negara meskipun negara kita masih dalam era pemulihan pandemi covid-19,”ujarnya, Minggu 25 September 2022.

Namun sayang, Munsif mengatakan kontribusi sawit yang besar tersebut belum tergambar jelas dalam struktur dana transfer pusat ke daerah yang diterima Kalbar  baik dalam bentuk dana alokasi umum ( DAU) maupun dana alokasi khusus ( DAK) dan dana lainnya. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved