Breaking News:

Munsif Mendukung Usulan Gubernur Kalbar Terkait DBH untuk Daerah Penghasil SDA Sawit

Melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu)tengah  menyusun formula Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Sawit ,dimana aturan ini merupakan aturan turuna

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Muhammad Munsif 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar sudah berkirim surat ke Kementrian Keuangan agar 50 persen dari seluruh penerimaan negara dari sawit agar dikembalikan ke Provinsi Penghasil.

Seperti diketahui, Pemerintah saat ini tengah proses menyusun aturan mengenai dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil kelapa sawit. 

Melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu)tengah  menyusun formula Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Sawit ,dimana aturan ini merupakan aturan turunan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Kadis Pertanian Sambas Dukung Usulan Gubernur Kalbar Tentang Dana Bagi Hasil CPO

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Muhammad Munsif menyampaikan mendukung sepenuhnya inisiatif usulan Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Sawit yang telah disampaikan dalam bentuk surat resmi oleh Gubernur Sutarmiji ke pemerintah pusat melalui Kemenkeu.

“Saya dan atas nama para Kepala Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten kota, termasuk seluruh pelaku usaha perkebunan sawit Se Kalbar mendukung sepenuhnya inisiatif usulan DBH SDA Sawit yang telah disampaikan Pak Gubernur kepada Kemenkeu yang direncanakan mulai diberlakukan Januari 2023,”ujarnya.

Dikatakannya Kalbar merupakan provinsi kedua terbesar luasan perkebunan sawitnya dan terbesar kedua produksi CPOnya secara nasional.

Kalbar harusnya diakui karena telah berkontribusi cukup besar dalam mendukung penyediaan CPO nasional baik untuk kebutuhan domestik sebagai bahan baku minyak goreng, industri oleichemical, industri biodisel maupun menopang kinclongnya kinerja ekspor nasional dalam bentuk capaian ekspor CPO.

“Maupun produk turunannya ke banyak negara meskipun negara kita masih dalam era pemulihan pandemi covid-19,”ujarnya, Minggu 25 September 2022.

Namun sayang, Munsif mengatakan kontribusi sawit yang besar tersebut belum tergambar jelas dalam struktur dana transfer pusat ke daerah yang diterima Kalbar  baik dalam bentuk dana alokasi umum ( DAU) maupun dana alokasi khusus ( DAK) dan dana lainnya. 

“Kita semua berharap mulai Januari 2023  penerapan alokasi DBH SDA Sawit dapat direalisaaikan apapun nomenklaturnya yang diputuskan oleh pusat,”harap Munsif.

Dengan adanya alokasi DBH Sawit tersebut, tentu Pemprov Kalbar optimis dengan sejumlah agenda kegiatan pembangunan terutama yang berkaitan dalam mendukung kesinambungan industri sawit di Kalbar, yang mana belum terlaksana atau tersendat sendat pelaksanaannya karena keterbatasan APBD, agar nantinya bisa dilaksanakan dengan lebih baik. 

Diantaranya terkait pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan poros provinsi maupun kabupaten /kota.

Dimana sangat dibutuhkan dalam rangka kelancaran arus angkutan TBS, CPO maupun agroinput ke wilayah atau dari wilayah sentra perkebunan. 

Selain itu, Pembiayaan operasional bagi pemkab untuk pembinaan, pelatihan dan pendampingan pekebun/kelembagaan pekebun dalam rangka penerapan GAP dan penerapan praktek perkebunan sawit berkelanjutan.

“Dimana telah menjadi amanah presiden untuk dilaksanakan selambat- lambatnya tahun 2025 baik bagi pelaku usaha korporasi maupun pekebun rakyat/swadaya,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved