Pemkab Kayong Utara Harap Bimtek Beri Pemahaman Pengurus Parpol

Lebih lanjut, Erwin menuturkan mengenai partai politik dalam upaya pembinaan keuangan telah diamanatkan sesuai undang-undang.

Penulis: Jovi Lasta | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Jovi Lasta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kayong Utara adakan Bimtek kepada pengurus partai politik di aula Mahkota Hotel Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar. Rabu 21 September 2022. TRIBUN PONTIANAK/Jovi. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONGUTARA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kayong Utara menyelenggarakan bimbingan teknis kepada pengurus partai politik penerima bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Kayong Utara tahun 2021 yang bertajuk mewujudkan tertib administrasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol tahun 2022 di aula Mahkota Hotel Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar, Rabu 21 September 2022.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara, Erwin Sudrajat mewakili Bupati Kayong Utara Citra Duani, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kayong Utara, Ketua KPU Kayong Utara, Perwakilan Bawaslu Kayong Utara, pihak BPKP Kalbar, para perwakilan pengurus 12 partai politik dan para hadirin.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara, Erwin Sudrajat menyampaikan terkait pelaksanaan Bimtek tersebut.

Badan Kesbangpol Kayong Utara Adakan Bimtek Kepada Pengurus Parpol

"Semoga ini menjadi momentum dari langkah kita kedepan, menjalin hubungan yang harmonis dan bersinergi, serta berpartisipasi aktif memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah, serta menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kayong Utara," ujar Erwin.

Lebih lanjut, Erwin menuturkan mengenai partai politik dalam upaya pembinaan keuangan telah diamanatkan sesuai undang-undang.

"Terkait dengan partai politik, dalam upaya melaksanakan pembinaan keuangan sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang telah berubah dengan UU nomor 2 tahun 2011," terangnya.

Untuk itu, Ia mengungkapkan atas bimtek tentang bantuan keuangan partai politik maka berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran.

"Maka partai politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan, dan pengeluaraan yang bersumber dari apbn atau apbd kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala satu tahun sekali," tutupnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved