Per Agustus 2022 Realiasasi Dana Bantuan yang Disalurkan BPDPKS Capai Rp 454,73 Miliar

Pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit pekebun di Provinsi Kalbar dimulai sejak tahun 2018, yang tersebar di 8 kabupaten yaitu Kabupaten Ketapang

Penulis: Maskartini | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/MASKARTINI
Sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar Gapki Kalbar dan BPDP-KS, di Ibis Hotel, Selasa 20 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalbar Muhammad Munsif mengatakan peremajaan Kelapa Sawit Pekebun merupakan salah satu Program Stategis Nasional (PSN) yang dicanang Presiden Jokowi pada tahun 2017, berupa bantuan yang diberikan untuk mengganti tanaman kelapa sawit yang kurang produktif.

Hal ini ia sampaikan saat mewakiki Gubernur Kalbar, Sutarmidji dalam sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar Gapki Kalbar dan BPDP-KS, di Ibis Hotel, Selasa 20 September 2022.

Munsif mengatakan bantuan yang diberikan untuk mengganti tanaman kelapa sawit yang kurang produktif seperti umur yang lebih 25 tahun, produktivitas kurang dari 10 ton TBS per hektar per tahun atau tanaman yang berasal dari benih Illegitim atau tidak unggul, sebesar Rp30 juta Ha dengan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit pekebun di Provinsi Kalbar dimulai sejak tahun 2018, yang tersebar di 8 kabupaten yaitu Kabupaten Ketapang, Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Melawi dan Kubu Raya.

Baca juga: Kalimantan Barat Penghasil Sawit Terbesar ke 2 Setelah Riau, Pemprov Tekankan Indeks Desa Membangun

Realiasasi dana bantuan yang sudah disalurkan oleh BPDPKS sampai dengan bulan Agustus 2022 kata Munsif sebesar Rp454,73 miliar dengan total luas 16.512,22 Ha dan jumlah pekebun sebanyak 7.188 orang.

Berdasarkan data terakhir, realisasi fisik pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun di Kalimantan Barat, untuk kegiatan tumbang chipping (persiapan lahan) seluas 13.232,43 Ha dan penanaman kelapa sawit seluas 11.868,31 Ha dengan jumlah kelembagaan pekebun sebanyak 110 kelembagaan.

Munsif mengatakan dalam upaya percepatan capaian peremajaan kelapa sawit pekebun, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 03 Tahun 2022 yang memberikan ruang kolaborasi perusahaan melalui jalur kemitraan.

"Melalui jalur ini, saya optimis capaian Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di kabupaten akan lebih progresif lagi sehingga memberi kesempatan lebih banyak pekebun sawit di daerah kita mendapatkan manfaatnya. Sebagai Kepala Daerah Saya tegaskan akan mengawal pelaksanaannya melalui dinas terkait," ujar Munsif. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved