Lakukan Pemutakhiran Data Regsosek 2022, Gubernur Sutarmidji Ingatkan Data Harus Valid
Akibat dari ketidaksingkronan data tersebut, berdampak pada tidak bisa membuat program yang baik, dan akhirnya capaian target program yang diperoleh j
Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan agar dalam pendataan yang dilakukan oleh BPS harus disajikan dengan baik, dan diperoleh dengan cara yang benar.
Sutarmidji juga menegaskan kembali tidak boleh ada rekayasa apapun dan tidak boleh ada petugas yang mengisi data asal-asalan. BPS Kalbar dikatakannya harus lebih bisa memahami karakteristik penduduk Kalbar dan wilayah.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Provinsi Kalbar terkait pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022. Dengan tema “Mencatat untuk membangun negeri” berlangsung di Mercure Hotel, Jumat 16 September 2022.
Dimana Satu Data menjadi Program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini BPS Provinsi Kalbar siap mendukung pemutakhiran data Regsosek kedepan.
Sutarmidji mengatakan diawal masa jabatannya, ia mendapatkan data terkaitu untuk menyusun PJMD.
Namun pada akhirnya target akhir harus di revisi semua. Sebab data yang di pakai saat itu adalah data dari tahun 2012 sampai 2017.
Akibat dari ketidaksingkronan data tersebut, berdampak pada tidak bisa membuat program yang baik, dan akhirnya capaian target program yang diperoleh juga tidak baik.
• Kick Off Gernas BBI Kalbar, Sutarmidji Sebut 195.397 UMKM di Kalbar Peluang untuk Makin Berkembang
“Misalnya dari data pertanian. Dimana untuk produksi sebanyak 1,7 juta ton, berarti sama dengan 1,2 juta ton beras. Sedangkan kebutuhan hanya 600 ton berarti seharusnya kita surplus 600 ribu ton, tetapi faktanya kita minus,”ujarnya.
Akhirnya berpengaruh pada tingkat produktivitas menjadi rendah dan tidak sesuai fakta. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) jadi rendah dan semakin rendah dibawah 90 persen. Akibatnya dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.
“Sekarang dengan data dan luas tanam yang benar kemudian data produksi yang benar. Sampai hari ini kita beras medium dan premium tertentu itu sudah bisa menyediakan sendiri seperti di Kubu Raya. Jadi, Kalbar hitungannya surplus,”ujarnya.
Sutarmidji mengatakan berdasarkan data Luas tanam dari BPN tercatat 248 ribu hektar, sekarang 300 an ribu hektar, karena ladang yang setahun sekali ditanam juga dimasukkan ke dalam data untuk kepentingan kuota pupuk dan bibitnya.
Ia mengatakan kedepan dengan adanya pencapaian data yang valid dan up to date implikasi dari kebijakan tersebut, maka programnya akan baik, hasil capaiannya juga baik.
Kemudian untuk mencapai hasil dari program itu sangat efisien dan mengurangi penyimpangan -penyimpangan yang terjadi.
Sutarmidji juha mengatakan terkait data kemiskinan juga demikian bahwa DTKS tercatat ada 462 ribu berdasarkan Kartu Keluarga bukan berdasarkan jiwa Se- Kalbar. Sedangkan angka kemiskinan di Kalbar pada saat itu kurang lebih 7 persen, dan sekarang diangka 6,7 persen.
“Sedangkan 462 ribu itu dikali 3 sebanyak 1.3 jiwa. Artinya lebih dari 25 persen dari jumlah penduduk Kalbar, sedangkan angka kemiskinan hanya 7 persen, nah itu tidak mungkin,”ujarnya.
