PGRI Kalbar Siap Turun ke Jalan Tuntut Kesejahteraan Guru dan Minta Presiden Copot Mendikbudristek

Muhamad Firdaus mengatakan mengenai kisruh akhir-akhir ini yang berkenaan dengan RUU Sisdiknas yang dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan bahwa

Penulis: Muhammad Firdaus | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Muhammad Firdaus
Muhamad Firdaus PLT Ketua PGRI Kalbar ketika diwawancarai di ruangan kerjanya. Pontianak, Kalimantan Barat. Selasa sore, 13 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menuai polemik kini juga menjadi perbincangan hangat saat ini.

Banyaknya pasal yang menuai kontroversi akhirnya menjadi sasaran kritik berbagai kalangan, termasuk para guru yang menjadi garda terdepan di bidang pendidikan.

Plt Ketua PGRI Kalbar Muhamad Firdaus mengatakan mengenai kisruh akhir-akhir ini yang berkenaan dengan RUU Sisdiknas yang dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan bahwa, disebabkan oleh beberapa faktor yang memicu penolakan termasuk dari pengurus PGRI.

Farhan Buka Konferensi Kerja Kabupaten PGRI Ketapang Ke-II

"Yang pertama memang kami menyambut baik sebenarnya program-program dari Pemerintah, karena tugas dan kewajiban kita selaku guru itu tunduk dan patuh terhadap aturan. Akan tetapi ketika aturan-aturan yang akan dikeluarkan yang notabene menyentuh kepada kesejahteraan para guru, pasti akan ada imbas dari berbagai pihak berkenan dengan UU Sisdiknas ini," ucapnya. Selasa, 13 September 2022.

Oleh karenanya Firdaus yang juga merupakan Rektor IKIP PGRI Pontianak ini menjelaskan, bahwa PGRI Kalbar meminta kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk memikirkan kembali untuk perubahan UU ini.

Sebab pada beberapa pasal di RUU ini dianggap banyak yang merugikan para guru, seperti misalnya berkaitan dengan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang kemungkinan besar akan dicabut atau dihapus apabila RUU perubahan ini sah menjadi UU.

"Di pasal 145 dan 147 ketentuan peralihan tersebut, bahwa jaminan TPG ini masih ada. Namun terbatas paling lama 2 tahun sejak RUU ini sudah di UU kan. Lalu kemudian bagaimana kalau sudah di UU kan pasal ini, tidak berlaku lagi, artinya tunjangan profesi dipastikan sudah tidak dibayar lagai pada tahun 2024. Dan kami memastikan kalau ini betul-betul diberlakukan bahwa tahun 2024 benar-benar dihilangkan," ucapnya.

"Lalu kemudian di RUU Sisdiknas versi Agustus 2022 dengan ketentuan penutup di pasal 148 & 149 kami menyimpulkan ini inkonsistensi pasal. Jika penempatan ayat/pasal bukan di dalam batang tubuh, melainkan hanya di peralihan atau penutup guru bisa menuntut karena tidaka ada keharusan pemerintah untuk membayar itu," lanjutnya menjelaskan.

Dengan demikian PGRI menilai bahwa seharusnya Kementerian Pendidikan untuk terlebih dahulu membuat UU yang dapat memastikan bahwa TPG ini tetap dibayar kepada para guru, baik yang sudah melakukan sertifikasi maupun belum.

Sebab PGRI menilai, bahwa TPG yang selama ini mereka terima adalah bentuk penghormatan dari Pemerintah terhadap profesi guru, meskipun dirasa masih belum sesuai apabila dibandingkan dengan negara-negara lain.

"Kita kalau melihat sebenarnya TPG ini bentuk penghormatan terhadap profesi guru sebenarnya, walaupun kita berfikir dibandingkan dengan negara tetangga tunjangan profesi guru sebenarnya lebih kecil. Tapi kami di PGRI dan seluruh guru-guru yang ada Indonesia ini tetap mengapresiasi pemerintah karena dengan adanya TPG ini bahwa kehormatan guru itu diperhatikan oleh pemerintah," ucapnya.

Firdaus mengatakan apabila hal ini betul-betul terjadi nantinya, maka kesenjangan pada profesi guru kian tergerus, sebab seharusnya pemerintah dianggap harus dapat memberikan kepastian kesejahteraan untuk para guru, namun faktanya pada polemik tidak terlihat keberpihakan Pemerintah terhadap nasib para guru.

"Yang jelas kalaupun ini terjadi makan pasti akan ada reaksi, jadi kami dari PGRI Kalbar saya selaku PLT Ketua PGRI menghimbau kepada pemerintah untuk betul-betul dalam melaksanakan perevisian UU ini," ucap Firdaus melanjutkan.

Ia melanjutkan bahwa saat ini PGRI Kalbar sedang menunggu instruksi dari PB PGRI apabila ini betul-betul terjadi, ia berharap berharap kepada PB memiliki sebuah keberanian dalam mengambil keputusan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved