Kelompok Organisasi Cipayung Mempawah Gelar Aksi Damai Tolak Kenaikan BBM di Kantor DPRD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Kelompok organisasi Cipayung Mempawah, yang terdiri dari HMI, PMII dan GMNI, menggelar aksi Damai di Kantor DPRD Kabupaten Mempawah, Senin 12 September 2022.

Isu utama yang diangkat dalam aksi tersebut yakni isu Nasional terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta beberapa isu daerah baik terkait kinerja dan program pemerintah daerah serta kinerja DPRD Mempawah.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Damai Mahasiswa, Syahrul Ainulrafiq, mengatakan, tujuan dilaksanakannya aksi tersebut untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan kesejahteraan Rakyat dan melawan segala kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

• Dampak Naiknya Harga BBM, Pedagang Sembako di Mempawah Sebut Belum Ada Kenaikan Harga Bapok

"Jadi isu pertama yang kami angkat memang terkait kenaikan BBM bersubsidi yang kami rasa tidak pro rakyat, dan kami menolak keras terkait kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Kemudian kami juga memberikan catatan terhadap kinerja pemerintah daerah dari visi misi nya, serta juga memberikan catatan merah kepada DPRD Kabupaten Mempawah, dan semua sudah kami sampaikan," terangnya.

Korlap juga menjelaskan ada beberapa catatan yang menjadi isu daerah yang diangkat dalam aksi damai tersebut.

"Untuk pemerintah daerah yang kami catat terkait kurangnya fasilitas dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mempawah, kemudian meningkatnya angka pengangguran, dan yang ketiga tidak adanya transparansi informasi publik, dan semua itu telah kita kaji berbasis data," terangnya.

"Terkait tidak adanya transparansi publik, misalnya saja terkait beasiswa yang di programkan pemerintah daerah. Kita tidak tahu siapa yang mendapatkan beasiswa pendidikan tersebut karena tidak adanya transparansi publik," katanya.

Selanjutnya Korlap menjelaskan sebagai mahasiswa dan warga Mempawah juga ingin mengawasi dan mengontrol terkait APBD yang ada di Kabupaten Mempawah.

"Kami lihat di berbagai daerah maupun pusat sekalipun ada yang namanya tranparansi dalam APBN maupun APBD. Namun kami lihat di website resmi pemerintah daerah Kabupaten Mempawah tidak ada sama sekali transparansi APBD dari tahun ke tahun. Maka dari itu kami berharap kedepan ada transparansi publik dari pemerintah daerah," terangnya.

Lebih lanjut Korlap turut menyampaikan beberapa isi catatan raport merah untuk DPRD Kabupaten Mempawah.

"Kamu juga memberikan raport merah untuk DPRD Kabupaten Mempawah, yakni kurangnya pengawalan dan pengawasan DPRD Kabupaten Mempawah terhadap pembangunan, dan kemajuan Kabupaten Mempawah. Serta kurangnya moralitas dan partisipatif antara DPRD Mempawah terhadap Rakyat," tegasnya.

Lebih lanjut Korlap juga menyampaikan beberapa isi tuntutan dalam aksi damai tersebut, yakni Menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kelompok Organisasi Cipayung Mempawah menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Pandemi Covid-19," tegasnya.

"Kemudian mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir," terangnya lagi.

Untuk itu Kelompok Organisasi Cipayung Mempawah juga turut memberikan rekomendasi mengenai persoalan energi, sebagai berikut.