Dinilai Tak Serius, Anggota DPRD Pontianak Minta Walikota Evaluasi Pejabat dan Kinerja BKD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak meminta Wali Kota untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pejabat dan kinerja Badan Keuangan Daerah (BKD).

Hal tersebut disampaikan oleh Yandi selaku Anggota Komisi III DPRD Kota Pontianak.

Kekesalannya itu, ia sampaikan setelah pimpinan DPRD dan Komisi III melakukan agenda kunjungan ke BKD. Namun tidak ditemui oleh Kepala BKD maupun sekretarisnya pada Kamis 8 September 2022.

• Wako Edi Kamtono dan Bupati Muda Sepakat Batas Pontianak-Kubu Raya Ajukan Usulan Ulang ke Mendagri

"Hari ini kita melakukan kunjungan ke BKD Kota Pontianak. Ternyata kita melihat langsung ketidakseriusan BKD. Pertama kita sudah hadir menunjukkan keseriusan kepada mereka untuk melihat langsung kinerja mereka dalam menggali potensi pendapatan. Namun tanpa ada konfirmasi, Kepala BKD dan sekretarisnya juga tidak ada," ujarnya.

Padahal kata Yandi, kunjungan tersebut sudah terjadwal yang dihadiri langsung oleh Pimpinan DPRD dan Komisi III DPRD Kota Pontianak.

Kehadiran jajaran DPRD tersebut lanjut Yandi, bertujuan ingin membahas pajak reklame yang jumlahnya mencapai 4.000 lebih.

Dari data itu, pihaknya menilai masih terdapat beberapa kejanggalan, apakah semua itu reklame mengantongi izin resmi atau tidak. Pihaknya juga mempertanyakan apakah dari reklame itu sudah membayar pajak atau belum.

"Kita lihat mereka BKD ini tidak menghargai dan meremehkan kita di DPRD. Selain itu, kita menganggap Kepala BKD tak serius menyelesaikan masalah yang sudah diagendakan dan kita menilai bahwa kinerja Kepala BKD ini sangat lamban dan banyak alasan," ungkapnya.

"Maka kita ingin memberi pesan kepada BKD jika tidak konsen agar diganti saja dan cari yang lebih serius," pintanya.

Selain itu, Yandi menerangkan, bahwa persoalan lain juga sering dialami terlebih untuk data-data yang pihaknya terima kurang akurat.

"Kaitan dengan data dari BKD sering amburadul dan dari dulu kinerjanya lambat. Maka kita minta supaya hal ini ditindaklanjuti dan Wali Kota bisa mengevaluasi kembali stafnya," jelasnya.

"Kita menginginkan terbuka/tranparansi supaya kita mengetahui dengan jelas. Artinya jangan sampai ada tanda kutip terjadi disitu. Maka kita fokus untuk mengawasi, mulai dari data dan ketransparan," tukasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News