Didemo Mahasiswa GMNI & PMII, DPRD Kalbar Minta Pemprov dan Polda Tindak Tegas Mafia BBM Bersubsidi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Aksi penolakan terhadap wacana kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh DPD GMNI Kalbar dan PMII Kota Pontianak berlangsung di Gedung DPRD Kalbar sore ini. Jumat, 2 September 2022.

Setelah melakukan aksi di halaman gedung DPRD Kalbar ini, kemudian para peserta diterima oleh anggota DPRD Kalbar, yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar Syarif Amin Muhammad, Ketua komisi IV Subhan Nur, Ketua Komisi I Angeline Fremalco, dan jajaran anggota DPRD lainnya.

Paska penyampaian aspirasi dari perwakilan mahasiswa peserta aksi, para Anggota DPRD ini memberikan tanggapan-tanggapannya.

Ketua komisi IV Subhan Nur, menyampaikan seputar kondisi BBM di Kalbar saat ini. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada, stok BBM di Kalbar ini selalu diberitakan dalam kondisi yang cukup.

• Rayakan Harpelnas 2022, Manajemen Kawan Lama Group Sapa Pelanggan Langsung

Namun demikian, berdasarkan informasi yang DPRD himpun dan peroleh masih banyak ditemukannya antrean panjang di SPBU-SPBU yang ada di Kalbar ini. Hal ini menurutnya menunjukkan masih banyaknya permainan mafia-mafia BBM bersubsidi, sehingga harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah dan Pihak Keamanan.

"Ini kondisi yang ada di Kalbar, oleh Sebab itu saya nantang adek-adek juga, kurang itu rekomendasinya. Minta kepada Gubernur, Kapolda, Pangdam, Bupati dan Walikota , untuk ketat mengawasi minyak bersubsidi ini disetiap SPBU yang ada di Kalbar," ucap Subhan.

Oleh karenanya ia meminta pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Polda Kalbar untuk menindak tegas para mafia BBM bersubsidi ini, dengan tindakan hukum yang tepat.

"Oleh sebab itu kita minta kepada pejabat yang berwenang terhadap pemberantasan mafia minyak ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat hukum terhadap penjahat-penjahat BBM ini,"

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kalbar Angeline Fremalco, mengatakan bahwa Komisi I dalam waktu dekat akan mengundang Kapolda Kalbar pada rapat kerja berikutnya.

"Support dari saya dan komitmen saya selaku Ketua Komisi I, bahwa nanti di rapat kerja berikutnya kami akan mengundang pihak kepolisian daerah Kalbar, karena itu adalah mitra komisi I," ucap Angeline.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD Kalbar atas aspirasi yang disampaikan oleh peserta aksi ini, untuk memberantas mafia-mafia BBM bersubsidi.

"Ini adalah bentuk komitmen kami akan mengundang Kapolda dan membahas lebih serius, secara lebih khusus, secara lebih spesifik terkait dengan banyaknya mafia-mafia didalam penyaluran BBM bersubsidi," ucapnya.

Selain itu dihadapan para peserta aksi DPRD Kalbar juga telah menyatakan sikap, bahwa mereka menolak wacana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ini. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News