Tanggapan Selebgram Pontianak Niken Terkait Penghapusan Data Kendaraan

"Data kendaraan dihapuskan kan apabila masyarakat tidak memperpanjang STNK selama 5 tahun dan kemudian dilanjutkan kembali sampai 2 tahun kedepan maka

Penulis: Maskartini | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/Dok. Niken
Selebgram asal Kota Pontianak, Niken. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada pasal 74, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tidak dibayar selama dua tahun dapat dihapus datanya.

Pada Pasal 74 menjelaskan, penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan jika pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang, sekurang-kurangnya dua tahun setelah habisnya masa berlaku STNK.

Selebgram asal Pontianak, Niken mengatakan sebenarnya pemerintah sudah mempermudah. Niken mengatakan, data kendaraan juga tidak langsung dihapus namun wajib pajak diberikan peringatan sebanyak 3 kali dulu baru akhirnya diberikan tindakan.

"Data kendaraan dihapuskan kan apabila masyarakat tidak memperpanjang STNK selama 5 tahun dan kemudian dilanjutkan kembali sampai 2 tahun kedepan maka akan diberi peringatan. Pemerintah juga tidak langsung kasi tindakan," ujarnya kepada Tribun Pontianak co.id.

Pertamina Tempel Stiker di Kendaraan untuk Apresiasi Konsumen Pengguna BBM Berkualitas

Pajak kata Niken juga sangat penting untuk pembangunan daerah. Ia memaklumi mungkin masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang peraturan ini. "Sebaiknya pemerintah lebih gencar mensosialisasikan melalui digital maupun langsung turun ke masyarakat agar lebih teredukasi," ujarnya.

Tetapi, untuk membantu masyarakat, ia mengatakan pentingnya peran pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang kurang mampu dan atau tidak mampu atas keringanan pajak. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat.

"Banyak sekali masyarakat yang semenjak pandemi covid-19 jadi hilang pekerjaan dan pengurangan pendapatan. Pemerintah juga harus bisa mempertimbangkan itu dan memberikan kompensasi untuk masyarakat terdampak," ujarnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved