Agar PAD Meningkat, Anggota Komisi I DPRD Kota Pontianak Sarankan BKD Dilebur Menjadi Dua Bagian

"Maka sudah seharusnya walikota Pontianak mengevaluasi BKD khususnya aparatur yang ada di BKD Kota Pontianak, baik mengkaji dari regulasinya maupun da

TRIBUNPONTIANAK/MUHAMMAD ROKIB
Anggota Komisi I DPRD Kota Pontianak, Mansyur (kiri) dan Anggota DPRD Kota Pontianak Lutfi Almutahar (kanan). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi I DPRD Kota Pontianak, Mansyur ikut memberikan komentar terkait dengan terjadinya penurunan volume APBD Kota Pontianak tahun 2022 yang menurun Rp 66,29 miliar.

Menurutnya, meningkat atau turunnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pontianak tidak terlepas dari peran serta Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak yang menjadi garda terdepan.

"Maka seharusnya Walikota melakukan evaluasi terhadap kinerja BKD dan secara aturan kami memaksa agar BKD ini dilebur menjadi dua. Satu Badan Keuangan Daerah (BKD) dan satunya Dinas Pendapatan Daerah supaya dalam mengawal pendapatan itu fokus dan maksimal," ungkapnya, Senin 1 Agustus 2022.

Walaupun saat ini dalam Perda hanya BKD, akan tetapi kata dia, akibat penurunan APBD ini, maka Pemerintah tidak boleh tinggal diam.

Penurunan Volume APBD Kota Pontianak, Firdaus Zarin: BKD Harus Kerja Keras Garap Sektor Perpajakan

"Maka sudah seharusnya walikota Pontianak mengevaluasi BKD khususnya aparatur yang ada di BKD Kota Pontianak, baik mengkaji dari regulasinya maupun dari sisi aparatur di BKD," katanya.

"Oleh karena itu kita minta kepada walikota serius melihat kinerja BKD Kota Pontianak. Kita minta supaya aparatur di BKD itu kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan termasuk kinerjanya supaya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah," jelasnya.

Hal tersebut, ia sampaikan lantaran, masih banyak potensi yang bisa menunjang PAD Kota Pontianak meningkat, terutama di sektor perpajakan.

"Kita lihat di lapangan banyak potensi pendapatan di Kota Pontianak yang bisa digarap, seperti pajak restoran dan makanan, pajak BPHTB dan pajak tentang PBB-P2. Maka perlu SDM yang profesional dalam menggarap perpajakan itu," ungkapnya.

"Saya tegaskan dalam kurun waktu beberapa bulan ini agar segera mengevaluasi kinerja aparatur BKD supaya pendapatan bisa meningkat," pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved