Penurunan Volume APBD Kota Pontianak, Firdaus Zar'in: BKD Harus Kerja Keras Garap Sektor Perpajakan

Bahkan tidak hanya itu, lanjut dia, akibat penurunan terhadap pendapatan tersebut juga berdampak terhadap kinerja DPRD Kota Pontianak dalam melaksanak

TRIBUNPONTIANAK/MUHAMMAD ROKIB
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar'in. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar'in menyampaikan, bahwa pihaknya ikut memprihatinkan terjadinya penurunan pada volume APBD Kota Pontianak tahun 2022 sekitar Rp 66,29 Miliar dari target yang ditetapkan Rp1,8 Triliun.

Jika penurunan akibat terdampak pandemi Covid-19, pihaknya juga menilai bahwa hal yang wajar. Namun saat ini kata dia, geliat ekonomi mulai meningkat seperti sektor perhotelan, restoran rumah sehingga tahun 2023 diharapkan bisa meningkat.

"Dengan turunnya volume APBD sekitar Rp.66 miliar, saya rasa ini kondisi yang membuat kita prihatin karena banyak program yang tidak bisa dilaksanakan. Seperti pengurangan-pengurangan anggaran di OPD-OPD dan belum bisanya dilaksanakan program misalnya infrastruktur seperti jalan lingkungan, termasuk drainase yang belum ada dilaksanakan," jelasnya, Senin 1 Agustus 2022.

Bahkan tidak hanya itu, lanjut dia, akibat penurunan terhadap pendapatan tersebut juga berdampak terhadap kinerja DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan reses yang dilakukan kepada Masyarakat.

Peringatan Dini Cuaca Buruk Perairan Kalbar, Perairan Singkawang Sambas Pontianak Mempawah Hujan

"Banyak aspirasi dari masyarakat saat DPRD melakukan reses terkait dengan pengajuan atau usulan -usulan kepada DPRD yang belum terealisasi seperti misalnya infrastruktur jalan lingkungan dan lainnya, karena yang menjadi eksekutor adalah pemerintah atau eksekutif dalam realisasi program tersebut. DPRD hanya mengawal program," katanya.

Ia menilai, dalam kurun waktu beberapa bulan ini, Pemerintah Kota Pontianak dirasa sulit untuk mencapai target yang telah ditentukan atau menutupi penurunan tersebut.

"Maka tim keuangan Pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini BKD harus kerja keras, terutama di sektor pajak rumah makan dan restoran yang menjadi primadona PAD Kota Pontianak, karena Kota Pontianak ini merupakan kota perdagangan dan jasa," jelasnya.

Untuk itu, ia menyarankan agar sektor perpajakan di Kota Pontianak harus digarap secara optimal.

Ia menilai menyebut, ada beberapa penyebab terjadinya penurunan volume APBD tersebut. Diantaranya adalah kurangnya SDM dan kinerja BKD Kota Pontianak. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved