Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Sinergikan Program Kapuas Hulu HEBAT ke Menteri Perdagangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Demi pembangunan Kapuas Hulu HEBAT, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan - Wahyudi Hidayat, terus berupaya melakukan koordinasi dan komunikasi ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian-kementerian.

Kali ini Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu bersilahturahmi ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk menyampaikan program-program Kabupaten Kapuas Hulu kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, dan sekaligus mensinergikan program-program Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyatakan, kedatangan dirinya bersama Wakil Bupati Wahyudi Hidayat, dari Kabupaten Kapuas Hulu ingin bersilahturahmi serta mempromosikan Kabupaten Kapuas Hulu kepada Menteri Perdagangan.

"Kami juga siap mendukung Program-Program Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, apabila Kementerian Perdagangan ada program yang akan dijalankan di Kabupaten Kapuas Hulu supaya sejalur, dan selaras sesuai dengan visi-misi Kabupaten Kapuas Hulu HEBAT yaitu berdaya saing," ujarnya, Jumat 15 Juli 2022.

• IPR di Kapuas Hulu Menunggu Regulasi Pelimpahan Penerbitan Izin dari Pemerintah Pusat ke Provinsi

Diharapkan, terjalin kerja sama yang harmonis antra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Kabupaten Kapuas Hulu.

"Pastinya kami terus berupaya membangun Kapuas Hulu HEBAT," ungkapnya.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, sangat menyambut baik atas kedatangan rombongan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan - Wahyudi Hidayat ke kantornya tersebut.

"Pastinya, kebijakan Pemerintah Pusat berkenaan dengan Pengelolaan Pasar Rakyat pada prinsipnya tetap memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, agar dapat sejalan berdampingan dengan Toko Swalayan, Pasar Rakyat maupun Toko Swalayan, dan diharapkan mempunyai pangsa pasar atau konsumen yang berbeda sehingga keduanya dapat beriringan," ujarnya.

Zulkifli juga meminta agar Pemda Kapuas Hulu memberikan bimbingan, dan pendampingan kepada pedagang lokal supaya mampu bersaing dengan toko swalayan.

"Keberadaan Toko Swalayan tidak dapat dilarang akan tetapi masing-masing daerah dalam penyusunan kebijakan berupa peraturan daerah atau Perbup atau Perwal dapat mengatur perizinannya, agar keberadan Pasar Rakyat dapat tetap eksis misalnya melalui pengaturan jarak atau jam buka Toko Swalayan," ungkapnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News