Bawaslu Kalbar Ajukan Anggaran Rp 82 Miliar untuk Perhelatan Pilkada 2024

Ruhermansyah mengatakan persiapan lain yang dilakukan oleh Bawaslu khususnya Bawaslu Provinsi Kalbar beserta jajaran Bawaslu kabupaten kota se-Kalbar

Penulis: Tri Pandito Wibowo | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menjelang Pemilu Serentak tahun 2024, Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat, Ruhermansyah mengatakan Bawaslu Kalbar sudah melakukan berbagai persiapan. Tak hanya penguatan organisasi dan kelembagaan, Bawaslu Kalbar juga melakukan kesiapan dari sisi anggaran.

"Kesiapan anggaran operasional pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Ini tentu mengacu kepada kebijakan umum yang direncanakan oleh Bawaslu RI. Untuk operasional pengawasan pemilihan gubernur, Bawaslu Provinsi mengajukan anggaran kepada pemprov sebesar Rp 82 miliar," ujarnya Minggu 26 Juni 2022.

Ruhermansyah mengatakan persiapan lain yang dilakukan oleh Bawaslu khususnya Bawaslu Provinsi Kalbar beserta jajaran Bawaslu kabupaten kota se-Kalbar adalah penguatan organisasi dan kelembagaan termasuk di dalamnya sumber daya.

Jelang Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Kalbar Lakukan Pemetaan Kerawanan

"Ya itu dengan menyiapkan sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai untuk mendukung fungsi dan peran Bawaslu untuk mencegah segala bentuk pelanggaran pemilu dan pemilihan dan terjadinya sengketa pemilihan, mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan dan melakukan penindakan sebagai upaya penegakan hukum pemilihan," ujarnya.

Untuk sarana dan prasarana, pihaknya melakukan kesiapan ruang sidang untuk melaksanakan penyelesaian sengketa proses dan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan, ruang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, perangkat sistem informasi dan laporan pemilu dan pemilihan maupun sarana prasarana lainnya.

"Untuk penguatan kelembagaan dan organisasi juga Bawaslu melakukan kerjasama pengawasan partisipatif dengan seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota maupun dengan stakeholder lainnya," ujarnya.

"Sementara untuk penguatan SDM bahwa seluruh Provinsi Kalbar melakukan kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan kapabilitas. Penanaman nilai-nilai etik untuk untuk menjaga integritas penyelenggara," ujarnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved