Perluas Elektronifikasi Transaksi Pemda, BI dan Pemprov Kalbar Gelar Capacity Building TP2DD 

“Namun demikian, elektronifikasi transaksi Pemda dihadapkan pada beberapa tantangan diantaranya kondisi geografis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, mekanisme sistem pembayaran dan infrastruktur jaringan, pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemutakhiran regulasi,” ungkapnya lagi.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan yang penuh tantangan juga ada kisah menarik yakni pembayaran pajak PBB P2 di Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Bengkayang yang telah dapat dilakukan melalui berbagai platform e-commerce.

Dia memastikan kegiatan Capacity Building TP2DD sekaligus pengisian laporan kinerja Championship TP2DD dan pengisian Indeks ETPD Semester I 2022.

• Dorong ETP, Kalbar Jadi Provinsi Pertama di Kalimantan Telah Bentuk Seluruh TP2DD

Tujuan TP2DD adalah memberikan kemudahan terhadap wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, dengan memperbanyak kanal pembayaran pajak daerah secara non tunai, Serta memberikan edukasi terhadap wajib pajak terhadap kesiapan dalam melakukan pembayaran pajak daerah dengan transaksi non tunai.

“Kegiatan pada hari ini menjadi salah satu bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap peningkatan implementasi ETPD di wilayah Kalbar.

Dalam upaya implementasi ETPD secara penuh serta peningkatan kesejahteraan masyarakat serta semoga kegiatan kita pada hari ini dapat menjadi momentum dan awal langkah yang baik untuk terus memperkuat sinergi dan berinovasi,” ujarnya.

Gubernur Kalbar Sutarmidji yang turut hadir mengakui tantangan besar dalam pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemda.

Oleh karena di Kalbar masih ada sekitar 15-20 persen wilayahnya yang blank spot. Apalagi Kalbar wilayahnya sangat luas.

“Jangankan sinyal internet, di Kalbar ini masih ada 252 desa yang belum terlistriki. Artinya baru 89 persen desa yang memanfaatkan listrik. Ini memang menjadi kendala,” ujar Sutarmidji.

Sutarmidji mengatakan transaksi melalui elektronik sangat baik dari seluruh aspek keuangan.

"Dilihat dari sisi pertanggungjawaban, sangat bagus. Artinya, semua bisa ditelusuri dan transparan. Transaksi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sehingga akan lebih aman,"ujarnya.

Pemerintah diharapkan dapat menerapkan eletronifikasi transaksi  sesuai dengan kebutuhan, dalam menunjang pembangunan daerah dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya harap transaksi elektronik terus dikembangkan, salah satunya QRIS yang menjadi pilihan masyarakat untuk digunakan sebagai media transaksi," pungkasnya.

171 Ribu Merchant QRIS

Dalam kesempatan tersebut, Agus Chusaini memaparkan perkembangan digitalisasi sistem pembayaran menggunakan QRIS semakin meningkat.