Dorong ETP, Kalbar Jadi Provinsi Pertama di Kalimantan Telah Bentuk Seluruh TP2DD
Roadmap dimaksud akan menjadi pedoman dalam melaksanakan program kerja untuk secara bersama mencapai tujuan yaitu elektronifikasi transaksi pemda
Penulis: Nina Soraya | Editor: Nina Soraya
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Bank Indonesia Kalimantan Barat menggelar launching Asesmen dan Roadmap Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi dan 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat serta Peresmian Implementasi QRIS PT BPD Kalimantan Barat Tahun 2021 pada Kamis, 9 Desember 2021.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Agus Chusaini mengatakan Provinsi Kalbar merupakan provinsi pertama se Kalimantan yang berhasil membentuk seluruh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kegiatan peresmian dilaksanakan pada Saprahan Khatulistiwa pada 7 Juni 2021.
Pencapaian tersebut merupakan bentuk sinergi yang erat antar instansi di Kalimantan Barat.
• Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2021 Bahas Sinergi & Inovasi Pemulihan Ekonomi
Lanjutnya, pembentukan TP2DD akan menjadi forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (stakeholders).
Hal ini dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemda, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
Menindaklanjuti pembentukan tersebut maka dilakukan penyusunan asesmen serta roadmap TP2DD.
Roadmap dimaksud akan menjadi pedoman dalam melaksanakan program kerja untuk secara bersama mencapai tujuan yaitu elektronifikasi transaksi pemda (ETP) secara penuh di Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Chusaini menyampaikan bahwa perkembangan elektronifkasi transaksi daerah di Kalimantan Barat mengalami peningkatan.
• Bank Indonesia Sebut Ekonomi Kalbar Pulih Lebih Cepat
“Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, elektronifikasi transaksi pemda di Kalimantan Barat pada sisi pengeluaran sepenuhnya telah diimplementasikan secara non tunai,” ujarnya.
Lebih lanjut pada sisi penerimaan, penerimaan pajak baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah diimplementasikan secara non tunai dengan berbagai kanal pembayaran.
Di antaranya e-commerce, mobile banking, ATM, Indomaret/Alfamart serta dompet elektronik.
Ditinjau dari sisi penerimaan daerah retribusi, elektronifikasi transaksi masih menjadi perhatian untuk dapat diimplementasikan secara penuh.
“Potensi elektronifikasi transaksi pemda masih besar, dilihat dari keberagaman kanal pembayaran serta objek penerimaan daerah,” jelasnya.
• Pemkot Singkawang Sambut Baik QRIS Milik Bank Indonesia
Namun demikian, elektronifikasi transaksi Pemda dihadapkan pada beberapa tantangan diantaranya kondisi geografis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, mekanisme sistem pembayaran dan infrastruktur jaringan, pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemutakhiran regulasi.
“Dibalik tantangan tersebut, masih terdapat succes story implementasi ETP di Kalbar yaitu pembayaran pajak PBB P2 di Kabupaten Kubu Raya serta Kota Singkawang yang telah dapat dilakukan melalui berbagai platform e-commerce,” ungkap Agus Chusaini.
