Perluas Elektronifikasi Transaksi Pemda, BI dan Pemprov Kalbar Gelar Capacity Building TP2DD
Sebagai bentuk monitoring, evaluasi serta apresiasi atas kinerja TP2DD, akan dilaksanakan awarding Championship TP2DD pada September 2022.
Penulis: Nina Soraya | Editor: Nina Soraya
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Selasa, 7 Juni 2022.
Kepala Perwakilan BI Kalbar, Agus Chusaini, mengatakan Capacity Building TP2DD serta Pengisian laporan kinerja Championship TP2DD dan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) secara serentak di wilayah Kalimantan Barat.
“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk koordinasi dan sinergi TP2DD wilayah Kalbar dalam rangka mewujudkan elektronifikasi transaksi pemda secara penuh di Kalbar,” kata Agus Chusaini.
Kalbar menjadi provinsi pertama se-Kalimantan yang berhasil membentuk seluruh TP2DD.
Peresmian telah dilaksanakan pada event Saprahan Khatulistiwa pada 7 Juni 2021 silam.
Menurutnya pencapaian tersebut merupakan bentuk sinergi yang erat antar instansi di Kalbar.
Pembentukan TP2DD akan menjadi forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (stakeholders) yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemda, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital.
Tujuannya mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan tata kelola keuangan yang terintegrasi, meminimalisir fraud dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Sebagai bentuk monitoring, evaluasi serta apresiasi atas kinerja TP2DD, akan dilaksanakan awarding Championship TP2DD pada September 2022," ungkapnya.
• BI Kanwil Kalbar Launching Asesmen dan Roadmap TP2DD
Agus Chusaini menyampaikan berdasarkan capaian IETPD Desember 2021, empat kabupaten/kota Kalimantan Barat dengan level digital.
Yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya sedangkan 10 terkategori maju dan 1 terkategori berkembang.
Dilanjutkannya, berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, elektronifikasi transaksi pemda di Kalimantan Barat pada sisi pengeluaran sepenuhnya telah diimplementasikan secara non tunai.
“Jika dilihat dari sisi penerimaan, pendapatan pajak daerah telah 99 % diimplementasikan secara non tunai serta penerimaan retribusi telah 78 % diimplementasikan secara non tunai,” papar Agus Chusaini.
Dari sisi kanal pembayaran, kanal pembayaran non digital telah diimplementasikan 100 % namun untuk kanal digital sebesar 43 % dan masih berpotensi meningkat dengan telah keluarnya izin QRIS PT BPD Kalimantan Barat pada 2021.
Potensi elektronifikasi transaksi pemda masih besar, dilihat dari keberagaman kanal pembayaran serta objek penerimaan daerah.
