PAD Kapuas Hulu Masih Mengandalkan PBB, BPHTB dan Retribusi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Berdasarkan dari Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, bahwa selama ini untuk pendapatan asli daerah di Kabupaten Kapuas Hulu masih mengandalkan dari pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan retribusi.

Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Kapuas Hulu, Rudy menyatakan bahwa, untuk prioritas pendapatan yang akan dikejar seperti Minerba. walet, pajak air tanah dan lainnya. 

"Maka dari itu untuk mencapai target pendapatan yang ada, kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Kapuas Hulu, agar taat dalam membayar pajak, ini semua demi pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu itu sendiri," ujarnya kepada wartawan, Minggu 16 Januari 2022.

• Imigrasi Putussibau Perkuat Pengawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu

Sedangkan untuk kesadaran masyarakat saat ini dalam membayar pajak, BPD Kapuas Hulu menilai masih lumayan tinggi buktinya, target pendapatan daerah di Kapuas Hulu tahun 2021 tercapai sebesar Rp14 miliar.

"Tahun ini 2022 target pendapatan kita naik Rp17,5 miliar," ucapnya.

Rudy menyampaikan naiknya target pendapatan daerah ini memang lagi difokuskan oleh Pemkab Kapuas Hulu karena saat ini nomenklatur OPD ditempatnya pun sudah berubah.

“Untuk pendapatan ini kan dulu ada di Bidang Badan Keuangan Daerah, sekarang sudah berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah, sehingga kita pun harus bekerja keras dan lebih maksimal lagi dalam mencapai target pendapatan yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Rudy merasa yakin dan mampu mencapai target pendapatan yang sudah ditetapkan. Apalagi saat ini Covid-19 di Kapuas Hulu sudah turun dan tentunya usaha masyarakat tidak lagi lesu.

“Kita tetap optimis, apalagi dengan bidang pendapatan sudah menjadi Badan tentunya tenaga penagih pun akan bertambah,” ungkapnya. (*)

[Update informasi Seputar Kabupaten Kapuas Hulu]