Pemerintah Buka Keberangkatan Ibadah Umrah, Travel di Kalbar Berangkatkan Jemaah Umrah Februari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Keran ibadah umrah kembali dibuka oleh pemerintah. Tentunya kabat ini disambut gembira oleh Travel Umrah di Kalbar. Karena, hal ini sudah melalui penantian panjang sehingga kebijakan ini direspons positif.

Branch Manager Travel Haji Mabrur Barokah (HMB) Kalbar, Rafli Maulana, mengatakan persiapan travel mengenai diizinkannya penyelengaraan umrah sudah panjang.

“Untuk diperbolehkannya ibadah umrah, persiapan travel tentunya sudah panjang. Apalagi kami di HMB, ada tiga rombongan yang keberangkatannya tertunda. Dimana keberangkatan terakhir itu pada Februari 2020,” jelasnya, Jumat 7 Januari 2022.

Rafli menuturkan, bahwa jemaah yang mengikuti travelnya sabar menunggu selama dua tahun, karena pandemi Covid-19. “Sudah dua tahun kita off, tapi alhamdulillah dari pihak jamaah sabar menunggu, karena inikan bukan salah kami, inikan musibah, alhamdulillah mereka sabar menunggu,” tuturnya.

Ia menambahkan, dari pihak travel HMB akan memberangkatkan jamaah di awal bulan Februari 2022. “Kalau kami insyaallah awal Februari, akan memberangkatkan jemaah yang sempat tertunda. Karena untuk pengurusan berkas di masa sekarang ini lebih kompleks dan tidak bisa mendadak, terutama paspor jemaah, vaksinnya mau kita cek, persiapan manasik,” ucapnya.

• Ongkos Pergi Umrah 2022 - Minimal Rp 28 Juta Per Jemaah, Belum Termasuk Biaya PCR dan Karantina

Ia menambahkan, “Manasik tahun ini berbeda dari tahun sebelum adanya Covid. Kita harus mentaati peraturan yang sudah ditetapkan, terutama dari Pemerintah Arab Saudi.”

Raffly menyampaikan, akan memberangkatkan umrah untuk tiga rombongan, yang jumlahnya 90 sampai 120 orang.

“Satu rombongan itu bisa mencapai 30-40 orang. Jadi untuk tiga rombongan sekiranya 90 sampai 120 orang yang akan berangkat awal Februari nanti. Untuk biayanya bervariasi. Hal ini menyesuaikan dari hotel yang digunakan, catering, dan sebagainya. Kalau dilihat dari harga travel lain termasuk kami, itu kisaran Rp 35 juta sampai Rp 40 juta plus karantina,” ungkap nya.

Rafli mengungkapkan, jika tidak ada karantina harganya bisa di bawah Rp 30 juta. “Kalau tidak pakai karantina, mungkin masih bisa di angka Rp 28 juta sampai Rp 29 juta. Karena kita menggunakan karantina, tujuh hari itu kalau kami hitung-hitung bisa mencapai Rp 35 juta sampai Rp 40 juta. Tergantung jenis vaksin juga, untuk Sinovac dan Sinovam itu ada penambahan biya, karena ada penambahan tiga hari karantina, penambahan biaya itu untuk kamar khusus, petugas hotelnya harus menggunakan APBD, pengecekan dokter dan PCR,” pungkasnya.

Beberapa warga Kalbar telah mengurus paspor untuk keberangkatan ibadah umrah ke tanah suci Makkah, Arab Saudi. Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kapuas Hulu, Syahrul, mengungkapkan sudah ada empat warga Kapuas Hulu yang membuat paspor umrah. Persyaratan mengurus paspor memang harus ada rekomendasi dari Kemenag.

Namun, jelas Syahrul, keberangkatan jamaah asal Kapuas Hulu memang menggunakan travel perjalanan umrah dari luar. Itu karena travel resmi belum ada yang membuka cabang di wilayah Kapuas Hulu. "Mereka menggunakan travel yang ada dari luar Kabupaten Kapuas Hulu," jelas Syahrul.

Diungkapkan, tidak hanya travel umrah dari Kalbar, ada juga yang berangkat melalui travel luar Kalbar. Namun, ia belum mendapatkan kepastian keberangkatan warga Kapuas Hulu yang mengurus paspor tersebut. "Untuk jadwal keberangkatan mereka kita belum dapat informasi dari travel, karena mereka berangkat menggunakan travel di luar Kabupaten Kapuas Hulu," ungkapnya.

Kepala Kantor Kemenag Ketapang, H Ikhwan Pohan, mengungkapkan hingga saat ini belum menerima informasi mengenai jadwal keberangkatan ibadah umrah bagi jamaah asal Ketapang. Pihaknya belum menerima surat ataupun informasi jadwal keberangkatan umrah yang rencananya akan dimulai pada 8 Januari 2022.

• Pemerintah Arab Izinkan Jamah Indonesia Ikut Umrah, Sejumlah Warga Kapuas Hulu Mulai Urus Paspor

Menurut Pohan, hingga saat ini memang belum ada surat resmi yang diterima, baik dari Kemenag RI maupun Kalbar mengenai jadwal keberangkatan umrah yang direncanakan pada 8 Januari 2022.

"Kita harus resmi dari kantor. Dari Kemenag Pusat ke Kanwil, Kanwil terus ke kabupaten. Sampai hari ini kami belum menerima kepastian informasi itu," jelasnya.

Bahkan, Pohan mengaku, dirinya baru mengetahui informasi rencana keberangkatan jamaah umrah yang akan diibuka mulai 8 Januari 2022. "Saya juga belum tahu," katanya.

Belum Ada Jadwal
Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat, Drs Syahrul Yadi, mengatakan untuk keberangkatan perdana calon jemaah Umroh Provinsi Kalbar belum ada yang berangkat. “Jadi jamaah kita dari Kalbar belum ada yang berangkat,” ujarnya.

Namun dikatakannya Kemenag Provinsi Kalbar tentu menyambut baik rencana keberangkatan umroh di Indonesia. “Kita menyambut baik adanya keberangkatan namun untuk jamaah umrah asal Kalbar belum ada travel yang mencoba memberangkatkan,” ujarnya.

Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen) RI Jeddah, Eko Hartono mengungkapkan, sebanyak 400 jamaah umrah perdana asal Indonesia bakal tiba di Tanah Suci. Eko mengatakan jamaah umrah Indonesia bakal tibadi Madinah, Arab Saudi, dengan menggunakan pesawat maskapai Lion Air. "Besok sore rencana sekitar 400 jamaah kita tiba di Madinah dengan Lion," ujar Eko kepada Tribunnews.com, Jumat 7 Januari 2022.

Eko mengatakan pihaknya telah menyiapkan persiapan untuk menyambut jemaah umrah dari Indonesia. Pemberangkatan umrah kali ini menjadi yang pertama kali pada tahun ini setelah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. "Prinsipnya kami juga siap sambut jemaah," tutur Eko.

Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad rencananya bakal menyambut langsung para jemaah. "Pak Duta Besar dan saya akan menyambut mereka," pungkas Eko.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI, Hilman Latief, sebelumnya mengatakan, penyelenggaraan ibadah umrah memang akan kembali dibuka. Ia menjelaskan, persiapan penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19 terus dilakukan.

"Pemberangkatan jamaah umrah rencananya akan kembali dibuka pada 8 Januari 2022," ujar Hilman.

Meski begitu, Hilman menegaskan bahwa penyelenggaraan umrah di masa pandemi harus mematuhi protokol kesehatan demi memberikan perlindungan kepada jamaah.

"Karena masih dalam masa pandemi Covid-19, penyelenggaraan umrah dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan secara ketat, baik di tanah air maupun di Arab Saudi dengan mengedepankan perlindungan dan keselamatan jemaah," kata Hilman.

Ia mengatakan, keberangkatan umrah diprioritaskan bagi PPIU yang menggunakan penerbangan langsung (direct flight) melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kepulangan jemaah umrah juga harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.

“Keberangkatan empat penerbangan awal mengacu Kebijakan Umrah Satu Pintu (one gate policy) dengan menggunakan asrama haji Jakarta sebagai lokasi screening kesehatan dan titik awal keberangkatan yang dikoordinasikan oleh asosiasi PPIU," kata Hilman melalui keterangan tertulis.

Menurut Hilman, pihaknya telah menggelar rapat lintas Kementerian/Lembaga berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Umrah tahun 1443 H pada 3 Januari 2022. Hilman juga sudah mendapat arahan dari Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait keharusan penerapan protokol kesehatan ketat.

“PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang akan memberangkatkan jemaah umrah juga wajib melaporkan keberangkatan melalui SISKOPATUH," ucap Hilman.

Harap Tanpa Kuota
Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (AMPUH) Wawan Suhada berharap pemerintah tidak menerapkan sistem kuota bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam pemberangkatan umrah.

Hal ini disampaikan oleh Wawan menyusul pembukaan kembali pemberangkatan umrah mulai Sabtu 8 Januari 2022. "Concern saya hindari penerapan system quota bagi PPIU," ujar Wawan kepada Tribunnews.com, Jumat 7 Januari 2022.

Selain itu, dirinya meminta pemerintah menerapkan sistem karantina mandiri kepada para jemaah umrah. Menurutnya, penggunaan gelang elektrik dapat diterapkan kepada jemaah yang menjalani karantina mandiri. "Penekanan agar karantina bagi jemaah umrah diganti dengan karantina mandiri," ucap Wawan.

Dirinya juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan hotel karantina atau asrama haji untuk para jemaah. Langkah ini dilakukan untuk menghindari regulasi quota antar PPIU yang memberangkatkan jemaah.

Pelarangan, menurut Wawan, juga tidak perlu diterapkan kepada pesawat yang menggunakan penerbangan transit. "Pesawat transit pastikan dapat digunakan tanpa ada larangan sedikitpun," pungkas Wawan.

Wawan Suhada mengatakan, PPIU yang menjadi anggotanya akan memberangkatkan 50 jemaah. Meski begitu, Wawan mengatakan jumlah tersebut masih akan dikalkulasikan. "Masih kami kalkulasi final. Estimasi sekitar 50-an," ujar Wawan.

Wawan menyambut baik keputusan pemerintah yang kembali membuka penyelenggaraan ibadah umrah. Menurutnya, selama ini PPIU serta asosiasi telah mengharapkan pembukaan ibadah ini. "Sangat senang dan berterima kasih kepada Kemenag telah mengakomodir harapan para Asosisasi dan PPIU," ucap Wawan.