Sukiryanto Kaget Kalbar Jadi Juri Kunci Cakupan Kepesertaan Program JKN-KIS

data yang kami dapatkan dari BPJS Kesehatan, Provinsi Kalimantan Barat saat ini berada di posisi paling akhir atau posisi 34 dari seluruh Provinsi

Editor: Nina Soraya
Dok/Humas DPD RI
Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2024 Sukiryanto saat berkunjung ke Kantor BPJS Kesehatan untuk mengecek pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) di Provinsi Kalimantan Barat khususnya terkait capaian cakupan kepesertaannya. 

“Melihat data seharusnya Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan anggaran APBD dan melakukan pendataan secara akurat dan menambah alokasi anggaran untuk membayarkan iuran masyarakat yang butuh dibantu," ungkapnya.

Lanjutnya lagi, dari data yang dihimpun masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah daerah masih banyak.

"Contohnya kami mendengar adanya daftar tunggu yg jumlah nya cukup banyak, di atas 10 ribu di Dinas Sosial Pontianak yang belum bisa didaftarkan karena terkendala anggaran," tutur Sukiryanto.

Untuk di Kalbar sendiri, Kayong Utara menjadi yang tertinggi dengan 36,96 persen.

Sedangkan Kota Pontianak menjadi terendah karena hanya 2,91 persen, Ketapang hanya 3,14 persen dan Sambas hanya 3,51 persen.

"Saya bangga dengan Kayong Utara, yang APBD, PAD-nya tidak terlalu banyak namun perhatiannya sangat besar untuk masyarakat," ujar pria yang juga Ketum ISMI Kalbar.

MCS BPJS Kesehatan Hadir Melayani Masyarakat di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya

Lebih lanjut Sukiryanto juga mengingatkan BPJS Kesehatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta bersinergi dengan Fasilitas Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

Dengan layanan maksimal, minim keluhan, tidak ada iur biaya, dan tidak terjadi kekosongan obat di faskes.

Maka masyarakat khususnya yang mampu akan tertarik untuk mendaftarkan dirinya ke dalam Program JKN-KIS dan tentunya akan membayar iuran secara rutin.

Melihat RPJMN kita yang memiliki target peserta JKN-KIS mencapai 98%.

Tentunya harus ada lompatan besar agar kita tidak jauh tertinggal dari daerah lain dan rasanya ini soal keberpihakan saja.

Mungkin para wakil rakyat di kabupaten/kota bisa ikut mendorong ini juga.

Oleh karena dengan jaminan kesehatan akan mengerek angka harapan hidup sehingga IPM kita juga akan ikut terdongkrak nantinya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved