Breaking News:

Sukiryanto Kaget Kalbar Jadi Juri Kunci Cakupan Kepesertaan Program JKN-KIS

data yang kami dapatkan dari BPJS Kesehatan, Provinsi Kalimantan Barat saat ini berada di posisi paling akhir atau posisi 34 dari seluruh Provinsi

Editor: Nina Soraya
Dok/Humas DPD RI
Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2024 Sukiryanto saat berkunjung ke Kantor BPJS Kesehatan untuk mengecek pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) di Provinsi Kalimantan Barat khususnya terkait capaian cakupan kepesertaannya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertugas menjalankan fungsi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran terutama dalam hal perancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Satu di antara program yang merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) yang telah memberikan banyak dampak bagi masyarakat Indonesia dalam memberikan Jaminan Sosial Kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Sukiryanto, Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2024 memberikan komentar terkait Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) di Provinsi Kalimantan Barat khususnya terkait capaian cakupan kepesertaannya.

“Dari data yang kami dapatkan dari BPJS Kesehatan, Provinsi Kalimantan Barat saat ini berada di posisi paling akhir atau posisi 34 dari seluruh Provinsi di Indonesia dari sisi jumlah cakupan kepesertaan.

Hal ini seharusnya tidak terjadi kalau ada keberpihakan anggaran oleh pemerintah kabupaten/kota pada khususnya,” tegas Sukiryanto.

Dari total 5.461.993 jiwa penduduk di Kalimantan Barat yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan baru 4.065.936 jiwa atau 74,44% dari total seluruh populasi penduduk Kalimantan Barat.

Cakupan tersebut masih dibawah rata-rata capaian nasional yaitu 86,28%.

Vaksin Booster Gratis Hanya untuk Lansia dan PBI BPJS Kesehatan

Menurut Sukiryanto hal ini perlu perhatian khusus dari seluruh stakeholder terkait di wilayah Provinsi Kalbar untuk berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh penduduknya.

“Saya yakin Bapak Gubernur juga akan terkejut dengan data ini.

Apalagi melihat kecilnya alokasi APBD dalam membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan jaminan kesehatan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved