Sukiryanto Kaget Kalbar Jadi Juri Kunci Cakupan Kepesertaan Program JKN-KIS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertugas menjalankan fungsi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran terutama dalam hal perancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Satu di antara program yang merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) yang telah memberikan banyak dampak bagi masyarakat Indonesia dalam memberikan Jaminan Sosial Kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Sukiryanto, Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2024 memberikan komentar terkait Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) di Provinsi Kalimantan Barat khususnya terkait capaian cakupan kepesertaannya.

“Dari data yang kami dapatkan dari BPJS Kesehatan, Provinsi Kalimantan Barat saat ini berada di posisi paling akhir atau posisi 34 dari seluruh Provinsi di Indonesia dari sisi jumlah cakupan kepesertaan.

Hal ini seharusnya tidak terjadi kalau ada keberpihakan anggaran oleh pemerintah kabupaten/kota pada khususnya,” tegas Sukiryanto.

Dari total 5.461.993 jiwa penduduk di Kalimantan Barat yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan baru 4.065.936 jiwa atau 74,44% dari total seluruh populasi penduduk Kalimantan Barat.

Cakupan tersebut masih dibawah rata-rata capaian nasional yaitu 86,28%.

• Vaksin Booster Gratis Hanya untuk Lansia dan PBI BPJS Kesehatan

Menurut Sukiryanto hal ini perlu perhatian khusus dari seluruh stakeholder terkait di wilayah Provinsi Kalbar untuk berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh penduduknya.

“Saya yakin Bapak Gubernur juga akan terkejut dengan data ini.

Apalagi melihat kecilnya alokasi APBD dalam membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan jaminan kesehatan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Karena untuk meninggalkan posisi Juru Kunci total cakupan kepesertaan JKN-KIS yang masih rendah, harus ada sinergi untuk membuat terobosan atau upaya-upaya konkrit.

Agar seluruh masyarakat dapat di cover, salah satunya yaitu dengan mengalokasikan anggaran daerahnya khusus untuk membiayai penduduk yang belum masuk ke dalam Program JKN-KIS,” tuturnya.

Dari data cakupan peserta per-segmen jenis kepesertaan dapat dilihat persentase cakupan kepesertaan yang ditanggung oleh Pemerintan Daerah melalui anggaran APBD hanya 6,66 %.

• Jamin Biaya Pengobatan, Sri Anggap Penting Terdaftar JKN-KIS

Sementara rata-rata data nasional adalah 14,82%. Sementara itu peserta yang dibayarkan melalui anggaran APBN di Kalimantan Barat berjumlah 33,19%.

Sementara rata-rata secara nasional adalah 36,65%.

“Melihat data seharusnya Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan anggaran APBD dan melakukan pendataan secara akurat dan menambah alokasi anggaran untuk membayarkan iuran masyarakat yang butuh dibantu," ungkapnya.

Lanjutnya lagi, dari data yang dihimpun masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah daerah masih banyak.

"Contohnya kami mendengar adanya daftar tunggu yg jumlah nya cukup banyak, di atas 10 ribu di Dinas Sosial Pontianak yang belum bisa didaftarkan karena terkendala anggaran," tutur Sukiryanto.

Untuk di Kalbar sendiri, Kayong Utara menjadi yang tertinggi dengan 36,96 persen.

Sedangkan Kota Pontianak menjadi terendah karena hanya 2,91 persen, Ketapang hanya 3,14 persen dan Sambas hanya 3,51 persen.

"Saya bangga dengan Kayong Utara, yang APBD, PAD-nya tidak terlalu banyak namun perhatiannya sangat besar untuk masyarakat," ujar pria yang juga Ketum ISMI Kalbar.

• MCS BPJS Kesehatan Hadir Melayani Masyarakat di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya

Lebih lanjut Sukiryanto juga mengingatkan BPJS Kesehatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta bersinergi dengan Fasilitas Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

Dengan layanan maksimal, minim keluhan, tidak ada iur biaya, dan tidak terjadi kekosongan obat di faskes.

Maka masyarakat khususnya yang mampu akan tertarik untuk mendaftarkan dirinya ke dalam Program JKN-KIS dan tentunya akan membayar iuran secara rutin.

Melihat RPJMN kita yang memiliki target peserta JKN-KIS mencapai 98%.

Tentunya harus ada lompatan besar agar kita tidak jauh tertinggal dari daerah lain dan rasanya ini soal keberpihakan saja.

Mungkin para wakil rakyat di kabupaten/kota bisa ikut mendorong ini juga.

Oleh karena dengan jaminan kesehatan akan mengerek angka harapan hidup sehingga IPM kita juga akan ikut terdongkrak nantinya.