Breaking News:

Rapat Paripurna, Pemkot Pontianak Usulkan Enam Raperda

Bahasan menyampaikan, dari enam Raperda tersebut. Diantaranya adalah tentang Kota Layak Anak, Pengarusutamaan Gender, Penyertaan Modal pada Perumda

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
foto saat Wakil Wali Kota Pontianak menyerahkan dokumen usulan Raperda kepada DPRD Kota Pontianak. 

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengusulkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Perda. 

Enam Raperda tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat menyampaikan pendapat Wali Kota Pontianak terhadap enam Raperda yang diusulkan pada rapat paripurna, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa 30 November 2021.

Bahasan menyampaikan, dari enam Raperda tersebut. Diantaranya adalah tentang Kota Layak Anak, Pengarusutamaan Gender, Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan,

Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa (BPR) Pontianak dan Perubahan Kedua Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkot Pontianak pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

BPS Provinsi Kalbar Berikan Penghargaan Kepada Pemkot Pontianak atas Capaian IPM Tertinggi

"Berkurangnya volume penyertaan modal pada BUMD di Kota Pontianak dikarenakan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, dimana masih banyak program-program yang terkendala diakibatkan defisit APBD beberapa waktu yang lalu. Dan juga karena faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memang tidak sesuai harapan di masa pandemi ini sehingga kami terpaksa mengurangi penyertaan modal," ujarnya. 

Enam Raperda yang diusulkan tersebut, lanjut Bahasan, tentu menjadi prioritas, lantaran sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (prolegda) dan saat ini sudah pada tahapan jawaban Wali Kota. 

"Kemudian pembahasannya akan dilanjutkan bersama DPRD dan menjadi atensi kami," katanya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zarin menyatakan pihaknya menerima jawaban dari Wali Kota Pontianak terkait alasan berkurangnya penyertaan modal pada BUMD. Untuk itu, pada 1 Desember 2021 nanti, akan dilakukan pembahasan dan diatur dalam Perda sehingga nomenklaturnya jelas.

"Apa yang dilakukan kita ketahui karena bagaimanapun ownernya Pemerintah Kota Pontianak adalah Wali Kota," ujarnya. 

Lebih lanjut Firdaus, mengatakan, bahwa PDAM memiliki penghasilan sendiri yaitu dari biaya yang dibayarkan oleh masyarakat. 

"Modal ini dibutuhkan untuk menunjang kinerja. Maka PDAM sudah semestinya didukung, karena memang dari sisi pelayanan memang harus ada sarana dan prasarana yang memadai misalnya untuk membeli peralatan dalam mendukung pelayanan produksi air bersih, " ungkapnya. 

"Kalau tidak, biasanya ada kendala lapangan jadi penyertaan modal itu dimaksudkan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan," timpal Firdaus. (*)

[Update Informasi Seputar Kota Pontianak]

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved