Kepala UPT KPH Sintang Utara Beberkan Rencana Program Perbaikan Lingkungan dan Kawasan Hutan
Program kedua, ada kebun bibit desa (KBD). Rencananya ada 3 unit alokasinya. Dalam satu unit KBD, minimal luasnya 25 hektare. Alokasi bibitnya 37 ribu
Penulis: Agus Pujianto | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
lihat foto
Mengutip dari Siara Press PPID-MENLHK, Luas DAS Kapuas ± 9.659.790 Ha dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Banjir ± 6.941.735 Ha. Dengan kata lain, luas DTA banjir lebih kecil dari luas DAS Kapuas. Wilayah hulu DAS Kapuas yang hanya 25% merupakan suatu kawasan ’Resapan Air’ yang harus dilestarikan. Karena potensi penyimpanan air tanah sebagian besar berasal dari kawasan ini. Jika kawasan ini rusak, potensi hidrologi yang besar tersebut akan hilang.
“Daerah Tangkapan Air kapuas itu menjadi prioritas yang harus dikelola kembali agar memenuhi prinsip-prinsip, norma-norma selayaknya sebuah DAS yang harus bisa dijaga tidak boleh ada hambatan dari atas kebawah mengalir,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono di Sintang.
Bambang menyatakan bahwa dalam upaya penanganan banjir diperlukan penanganan secara holistik dari seluruh elemen melalui upaya jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
"Aliran DAS ini sudah mulai kita bisa bersama melihat apakah penyebabnya, dan tentunya paling utama memulihkan kembali DAS dan sub DAS. Kedepan kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan pun juga kita menggunakan prinsip yang sesuai dengan kearifan lokal. Misalanya jenis pohon apa yang akan bisa menjaga hutan, atau pun lahan, itu bisa mengembalikan sumber air yang ada. Waduk juga diperluas, sungai tidak boleh ada sedimentasi tinggi. Itu yang kita benahi, sambil pemulihan lingkungan," jelas Bambang
Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengaku sangat mendukung rencana presiden untuk memperbaiki lingkungan dan catchment area dan pemulih das kapuas yang 70 persen rusak.
"DAS kapuas itu 70 persen sudah rusak. Gimana memperbaikinya itu, (ya dengan) penanaman kembali, pembibitan. Oke saya siapkan area pembibitan, dan sekarang kita percepat penanamannya sebanyak mungkin. Kalau perlu itu kita pantau dengan aplikasi seperti di Pontianak. Kedepan negara harus jadi perioritas itu, dan saya akan terus mendukung apapun kegiatan pemulihan lingkungan," jelas Sutarmidji. (*)
(Simak berita terbaru dari Sintang)
