Breaking News:

DPRD Gelar Hearing Dengan Warga Tebas Soal Ganti Rugi Jembatan Sungai Sambas Besar

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin mengatakan Hearing kali ini adalah untuk mencari solusi dari beberapa aduan masyarakat yang belum

Penulis: M Wawan Gunawan | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/M Wawan Gunawan
DPRD Kabupaten Sambas, saat menerima perwakilan masyarakat yang menuntut ganti rugi lahan pembangunan Jalan Raya, Jembatan Sungai Sambas Besar (JSSB), di ruang sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sambas, Jumat 22 Oktober 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - DPRD Kabupaten Sambas, menggelar rapat dengar pendapat atau Hearing antara DPRD dengan masyarakat Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Pada Hearing kali ini, mereka membahas soal ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembuangan jalan di lokasi rencana pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar (JSSB) di Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.

Pada kesempatan itu, Hearing di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin dan di dampingi oleh Ketua Komisi 1, Lerry Kurniawan Figo dan Ketua Komisi 3 DPRD, Trisno.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin mengatakan Hearing kali ini adalah untuk mencari solusi dari beberapa aduan masyarakat yang belum selsai.

Pimpin Jaringan Pertanian Nasional Komisariat Daerah Sambas, Ini Harapan Juliadi

"Ini adalah Hearing terkait dengan ganti rugi atau ganti untuk pembuangan Jalan di Jembatan Sungai Sambas Besar (JSSB) di Desa Makrampai, Kecamatan Tebas. Hal ini adalah program strategis nasional, tapi tentu kita juga mesti memperhatikan hak-hak masyarakatnya," ujarnya, Jumat 22 Oktober 2021, di gedung DPRD Kabupaten Sambas.

Diungkapkan dia, kehadiran masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD di Hearing kali ini adalah untuk mencari solusi.

"Kita tetap mengacu kepada aturan dan regulasi yang ada sehingga harapan kami mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama proses pengerjaan JSSB ini sudah bisa berjalan dan segera selsai," katanya.

"Karena ini adalah hal yang sangat kita  harapkan dan yang diimpikan masyarakat Kabupaten Sambas. Jadi ini adalah bagian dari cara kita berkomunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke DPRD," tuturnya.

Hal itu kata Ferdinan, sesuai dengan pesan dari pada Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPD PDI-P Lasaruz, untuk tetap mematuhi aturan dan regulasi yang ada.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo mengatakan Hearing kali ini adalah untuk menjawab rasa keadilan yang diminta oleh masyarakat.

"Pertama kita ingin bertanya dulu kenapa ditunjuk apraisal baru, padahal hanya sisa tiga orang yang belum di bayar. Jadi ini terkait dengan rasa keadilan, kenapa ada perbedaan harga dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya sudah dilakukan penilaian oleh apraisal yang pertama," tutupnya. (*)

Update Informasi Seputar Kabupaten Sambas

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved