Program BT-PKLW, Bentuk Keberpihakan Pemerintah Terhadap Keberlangsungan Usaha Masyarakat
Para penerima BT-PKLW adalah PKL dan Pemilik Warung yang belum mendapatkan bantuan melalui skema Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Skema penyaluran yang dilakukan melalui petugas Polri dan TNI mempertimbangkan efektivitas penyaluran bantuan secara cepat dan merata di seluruh Indonesia, dan langsung dapat diterima oleh masyarakat kecil.
Petugas Polri dan TNI terjun langsung untuk mendata dan melakukan verifikasi PKL dan pemilik warung yang berhak menerima bantuan BT-PKLW.
Calon penerima yang telah terdata dan terverifikasi akan menerima undangan untuk pengambilan BT-PKLW di kantor Polres atau Kodim setempat.
Per 8 Oktober 2021, data calon penerima yang sudah masuk sebesar 930.773 orang dan Sebagian besar sudah terverifikasi.
Data ini terus ditingkatkan dan diproses hingga mencapai angka yang ditargetkan. Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari total 19.360 penerima BT-PKLW, bantuan sudah tersalurkan kepada 7.341 PKL dan Pemilik Warung atau sudah mencapai 39,68%.
• Airlangga Puji Pelaku Usaha Properti, Minta Terus Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Untuk Provinsi DIY yang sudah terdata sebanyak 24.518 orang, dan yang sudah disalurkan oleh POLRI sebanyak 7.471 orang.
Sedangkan untuk wilayah Kota Yogyakarta sendiri, dari total 4.974 data penerima BT-PKLW, bantuan yang sudah tersalurkan kepada 963 PKL dan Pemilik Warung atau sudah mencapai 21,40%. (ltg/fsr/hls) lapangan.
Saat ini UGM memiliki sejumlah fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, di antaranya Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) di Berbah, Sleman, Hutan Pendidikan Wanagama di Gunungkidul, serta teaching factory di Kabupaten Batang.
"UGM akan mengaktifkan kampus di Kulon Progo, tentu keberadaan bantuan kendaraan ini akan sangat bermanfaat untuk mobilitas staf dan juga mahasiswa. Selain di Kulon Progo kita juga punya PIAT dan juga fasilitas lapangan di tempat-tempat lainnya," kata Panut. (*)