Dua Lembaga Layangkan Gugatan Atas Pembebasan Bersyarat Setya Novanto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembebasan bersyarat kepada mantan Ketua DPR sekaligus terpidana korupsi Setya Novanto digugat ke Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN), Jakarta berujung masalah.

Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) melayangkan gugatan pada Rabu 22 Oktober 2025 dengan nomor perkara 357/G/2025/PTUN.JKT.

Gugatan mereka ditujukan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan RI, berdasarakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Sidang perdana pun sudah digelar pada Rabu 29 Oktober 2025 kemarin atas gugatan tersebut.

Gugatan yang dilayangkan berdasarkan dari sejumlah kekecewaan atas pembebasan bersyarat terhadap manta Ketua DPRD tersebut.

Hal itu disampaikan oleh, Kuasa hukum ARRUKI dan LP3H Boyamin Saiman menjelaskan bahwa gugatan ini dilakukan karena masyarakat merasa kecewa atas keputusan bebas bersyarat untuk Setya Novanto atau Setnov.

Baca juga: PANDUAN Lengkap BLT Kesra 2025, Jadwal, Jumlah dan Cara Cek Penerima Secara Pasti hingga Pencairan

“Masyarakat yang diwakili oleh ARRUKI dan LP3HI kecewa atas bebas bersyaratnya Setnov sehingga mengajukan gugatan pembatalan keputusan bebas bersyaratnya Setnov,” ungkap Boyamin.

Menurut Boyamin, pembebasan bersyarat tidak bisa diberikan kepada napi yang masih terlibat dalam perkara lain, yakni Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.

“Setnov masih tersangkut perkara TPPU di Bareskrim,” terangnya.

Untuk itu, menurut Boyamin jika gugatan dikabulkan maka nantinya Setnov harus kembali masuk penjara menjalani sisa hukumannya.

Sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto mengatakan, pihaknya menghormati gugatan yang dilayangkan oleh ARUKKI dan LP3HI.

Sebab, setiap warga negara berhak mengajukan gugatan, lanjutnya.

“Ya silakan, semua warga negara punya hak yang diatur Undang-Undang (UU). Menghormati Hak setiap WN,” kata Agus dikutip dari Kompas.com.

Berhak Melakukan Gugatan

Sedangkan kuasa hukum mantan Setnov, Maqdir Ismail mengatakan, setiap warga negara berhak menggugat keputusan yang dibuat oleh pemerintah.