Breaking News:

Pengamat HTN Untan Nilai Persoalan AD/ART Partai Demokrat Semestinya Tidak Dibawa ke Mahkamah Agung

Menurut akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) ini, untuk masalah AD/ART diselesaikan di PTUN. Dia mengatakan kewenangan Mahkamah Ag

Penulis: Imam Maksum | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pengamat Hukum Tata Negara Untan, Turiman Fathuttahman 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Hukum Tata Negara Untan, Turiman Fathurrahman menilai jika persoalan AD/ART Partai Demokrat semestinya tidak dibawa ke ranah Mahkamah Agung (MA).

Menurut akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) ini, untuk masalah AD/ART diselesaikan di PTUN. Dia mengatakan kewenangan Mahkamah Agung menguji substansi dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

“Tapi kalau kasus itu, dia punya kewenangan pada orang yang melakukan kasasi misalnya. Tapi kalau menguji dari substansi dari AD/ART apakah itu sah atau tidak, sebenarnya itu nuansanya, substansinya administrasi pemerintahan," kata Turiman kepada Tribun Pontianak, Rabu 6 Oktober 2021.

Kafilah Pontianak Timur Juara Umum MTQ tingkat Kota, Camat Harap Berlanjut ke Tingkat Provinsi

Hal tersebut, dikatakannya, sesuai dengan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

"Artinya, anggaran dasar itu didaftarkan ke Kementrian Kehakiman, keluar SK, lalu keluar jika dalam hukum administrasi negara itu disiplin keputusan. Disiplin keputusan itu mengikuti tentu prosedur hukum, prosedur perundang-undangan," kata Turiman.

Menurutnya, jika kemudian Prof Yusril lalu memperkarakan perkara dari AD/ART terkait menguji sah atau tidak yang telah melalui PTUN.

“Kan sudah melalui PTUN, jadi saya ingin melihat apa yang diuji di Mahkamah Agung," tambah dia.

Dia mengatakan AD/ART partai terdaftar di Departemen Kehakiman. “Sudah ada putusannya, terdaftar tidaknya, soal sah tidak sahnya itu di PTUN," kata Turiman.

Namun untuk kasus ini, Turiman mengaku tidak tahu, karena paradigma, pandangan Prof Yusril ini, ujarnya, hukum tata negara namun pendekatannya selalu politik.

"Karena memang doktornya itu hubungan antara hukum dan politik. Namun, dari hukum tata negara, sebuah produk apakah ART, konstitusi partai, UU dipandang sebagai produk politik," kata Turiman.

Menurut Dia, analisisnya dari kategorisasi hukum.

“Berkaitan pandangan Prof Yusril kemana, apakah menguji AD/ART atau peraturan dibawah UU berkaitan keberadaan AD/ART, atau menguji putusan, kalau putusan sudah di PTUN," tambahnya.

Terlebih, kata Turiman, AD/ART merupakan konstitusi partai politik. "Setau saya AD/ART dan peraturan partai merupakan konstitusi partai, dan sudah didaftar sesuai prosedur," ujarnya.

Namun jika masuk ke dalam tahap verifikasi hukum, menghubungkan hukum negara dengan fakta harus singkron. “Harus singkron, apakah terjadi ketidaksesuaian," tutup Turiman. (*)

Update Informasi Seputar Kota Pontianak

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved