Perkuat Mutu Layanan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Gelar Pertemuan Bersama TKMKB
Kami yakin peran Tim dalam Kendali Mutu dan Kendali Biaya Provinsi Kalimantan Barat dapat menghasilkan output yang akan meningkatkan kepuasan peserta
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam rangka meningkatkan mutu layanan kesehatan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) BPJS Kesehatan bersama Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Program JKN-KIS gelar pertemuan virtual pada Selasa, 14 September 2021.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Adiwan Qodar mengatakan keberhasilan penyelenggaraan Program JKN-KIS bukan hanya dilakukan oleh BPJS kesehatan semata.
Namun membutuhkan dukungan dan peran dari TKMKB, pemerintah, asosiasi tenaga medis, organisasi profesi, maupun para profesional terkait lainnya, untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengawal keberlangsungan program besar ini.
• BPJS Kesehatan Rilis Care Center 165, Simplifikasi Rujukan Thalasemia & Hemofilia Serta Jurnal JKN
"Meskipun tim TKMKB ini dibentuk dan difasilitasi oleh BPJS Kesehatan, namun mereka dapat bekerja secara independen menjalankan perannya dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian mutu dan biaya Program JKN-KIS," tutur Adiwan.
Adiwan menyebut dalam pertemuan yang dilakukan menekankan mengenai pelaksanaan layanan persalinan melalui bedah caesar.
Dirinya menambahkan menurut data yang dimiliki BPJS Kesehatan dari tahun 2016 hingga 2020, layanan persalinan dengan metode caesar di FKRTL relatif tinggi.
• BPJS Kesehatan Sabet Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Terpuji Tahun 2021
"Kami yakin peran Tim dalam Kendali Mutu dan Kendali Biaya Provinsi Kalimantan Barat dapat menghasilkan output yang akan meningkatkan kepuasan peserta dengan pembiayaan yang terkendali," tuturnya.
Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya tingkat Provinsi Kalimantan Barat dr Rifka mengatakan jika melihat dari data yang disampaikan BPJS Kesehatan bahwa dari 11.509 peserta JKN-KIS yang melakukan persalinan di RS 61 % diantaranya dilakukan persalinan secara sectio caesarea (SC).
"Angka ini cukup tinggi dan merupakan tugas kita bersama untuk mencari tahu sudah efektifkah pelaksanaan pelayanan SC di FKRTL. Ini merupakan tugas kita bersama tidak hanya TKMKB yang sudah di bentuk tapi perlu juga FKRTL membentuk Tim Kendali Mutu dan Biaya di masing-masing rumah sakit yang dimotori olek komite medik yang ada di rumah sakit," tutur Rifka.
• Optimalkan Pelayanan di FKTP Melalui Kapitasi Berbasis Kinerja, BPJS Kesehatan Gelar Pertemuan Monev
Rifka berharap melalui pertemuan pertama di tahun 2021 ini, semua dapat saling berkoordinasi memberikan masukan.
Agar pelaksanaan pelayanan JKN-KIS tidak hanya terhadap Persalinan namun secara keseluruhan dapat berjalan optimal.
Sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada agar kedepan pelaksanaan program JKN-KIS dapat berjalan maksimal dengan tetap mengedepankan mutu dan kualitas layanan kepada peserta JKN-KIS.
• Manfaat BPJS Kesehatan untuk Peserta PBI dan Non PBI ! Apa Saja Pelayanan Kesehatan yang Didapatkan?
Pertemuan virtual se-Provinsi Kalimantan Barat ini diikuti lebih dari 100 peserta.
Terdiri dari Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, Direktur dan Manajemen Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) mitra BPJS Kesehatan wilayah Kalimantan Barat, serta Tim Pencegahan Kecurangan JKN tingkat Provinsi dan Kabupaten se-Kalimantan Barat.