Ketua KPK Firli Bahuri Khawatir Belasan Tersangka OTT di Probolinggo Melarikan Diri
Untuk itu KPK pun menurunkan tim agar menjemput para tersangka untuk digelandang ke Gedung Merah Putih KPK.
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pemilihan kades serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal.
• Kronologi Kasus Suap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari hingga Penangkapan KPK Lewat OTT
Terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.
Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.
KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para penjabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput.
• Biodata Puput Tantriana Sari, Bupati Probolinggo yang Terjerat OTT KPK
Persyaratan khusus itu dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon penjabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.
Adapun tarif untuk menjadi penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Takut Kabur KPK Jemput 17 Tersangka Jual Beli Jabatan di Probolinggo.