Sehari 508 Pasien Covid Sembuh, Sutarmidji Imbau Warga Pakai Masker Lapis dan Tetap Jaga Jarak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Sutarmidji mengungkapkan ada 508 orang pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh pada Minggu 8 Agustus 2021. Sutarmidji mengucapkan syukur atas kesembuhan sejumlah pasien Covid-19 di Kalbar.

“Alhamdulillah beberapa daerah angka kesembuhan Covid-9 nya meningkat, hari ini Se- Kalbar ada 508 orang yang sembuh,” tulis Gubernur Sutarmidji di akun Facebook pribadinya @bangmidji, Minggu kemarin.

Ia pun berharap PPKM level 4 segera turun, agar aktivitas masyarakat lebih longgar. Namun ia mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk tetap memakai masker lapis, jaga jarak, sering cuci tangan.

Sutarmidji menegaskan semua tes PCR atau antigen di fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas, tidak boleh dipungut bayaran. Ia juga mengatakan bahwa telah menyerahkan secara langsung 100 ribu alat tes antigen ke Pangdam XII/Tanjungpura untuk keperluan testing di Kalbar.

Sutarmidji mengatakan alat antigen tersebut bisa membantu percepatan pelaksanaan testing dan tracing guna menekan penyebaran Covid-19 di Kalimantan Barat.

"Saya menyerahkan bantuan rapid test antingen sebanyak 100.000 unit dan APD sebanyak 1.600 untuk percepatan testing dan tracing di Kalbar," ujarnya.

• Satgas Siap Lakukan Pengetatan PPKM Level 4, Jika Status Zona Merah Kabupaten Sambas Tak Membaik

Dengan adanya bantuan ini, pemerintah daerah dan Kodam XII/Tanjungpura serta Polda Kalbar bisa bersinergi menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Selain itu bisa mengambil kebijakan yang baik dan terukur jika sewaktu-waktu angka penyebaran Covid-19 meningkat.

"Apabila menemukan yang terkonfirmasi positif, nanti agar langsung bisa diisolasi. Semoga dengan semakin banyak testing, semakin cepat menekan persebaran Covid-19 di Kalbar. Ayo bersama kita tangani Covid-19,” kata Sutarmidji.

Kabar baik juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kalbar, Harisson, terkait perkembangan kasus Covid-19 di Kalbar. Ia mengungkapkan, bed occupancy rate (BOR) atau keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di Kalbar terjadi penurunan.

Kata Harisson, BOR se-Kalbar telah turun mencapai 46,66 persen yang berada pada zona hijau per 7 Agustus 2021.

“Khusus untuk BOR di RSUD Soedaro sendiri sudah turun 53,68 persen yang biasanya BOR RSUD Soedarso berada pada 70-80 persen,” ujarnya, Minggu 8 Agustus 2021.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya terjadi penurunan kasus konfirmasi di Kalbar. Namun di sisi lain, masih ada pekerjaan rumah (PR) di Kayong Utara. Karena, pada 7 Agustus, BOR RS di sana berada pada angka 84,21 persen atau berada pada zona merah.

“Saya ingin mengingatkan kepada Kayong Utara bahwa mereka harus menurunkan BOR dengan melakukan tindakan dari hulu sampai ke hilir,” pesan Harisson.

Tindakan dari hulu, ia katakan, bahwa Pemkab Kayong Utara harus melakukan peningkatan tracing dan testing. Melalui tracing dan testing akan ditemukan kasus sedini mungkin, yang bisa cepat ditangani supaya kasus tidak menjadi berat.

“Akan tetapi kalau kita terlambat dan tidak terdeteksi, serta tidak diobati. Maka kita akan banyak bertemu pasien di RS,” ujarnya.

Maka dari itu tracing dan testing sangat penting dilakukan untuk bisa diberikan pengobatan sedini mungkin supaya kasus konfirmasi tidak berat. Selain itu melaksanakan disiplin untuk masyarakatnya dan mengimbau masyarakat untuk prokes.

• Kapolsek Nanga Tayap Ajak Tokoh Agama dan Tokoh Adat Sosialisasikan PPKM Darurat dengan Humanis

Lalu langkah yang perlu dilakukan di hilirnya yakni di tingkat RS harus melakukan konversi tempat tidur non-Covid-19 diubah untuk perawatan Covid-19 minimal 40 persen.

“Bila perlu semua tempat tidur RS dijadikan tempat tidur Covid-19. Selanjutnya pasien umum dirawat di RS lain atau dengan cara membuat fasilitas RS lapangan mengggunakan mes, penginapan dan gedung milik pemerintah,” katanya.

Dengan demikian, RS dapat menampung perawatan pasien Covid-19. Hal inilah yang harus dilakukan oleh Pemkab Kayong Utara supaya tidak masuk zona merah pada pekan depan.
Tunggu Pusat

Lebih lanjut, Harisson menjelaskan, keputusan PPKM Level 4 di Kota Pontianak diperpanjang atau tidak ditetapkan langsung oleh Presiden pada Senin 9 Agustus 2021.

 “Jadi, kita tidak bisa membuat keputusan atau memberi informasi lebih lanjut. Karena, kita masih menunggu arahan Presiden pada Senin nanti,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan, kondisi terkini dua daerah di Kalbar yang masih berada pada zona merah, yakni Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas. Harisson mengatakan, Kubu Raya saat ini BOR sumah sakit berada pada 43,62 persen, yang berada pada zona hijau.
Namun, dijelaskan, untuk kegiatan tracing dan testing masih terbatas.

Selain itu, penambahan kasus aktifnya masih terus terjadi peningkatan, serta kasus kematian masih tinggi. “Mudah-mudahan dengan BOR yang memadai dapat membantu nilai keterkendalian Covid-19 di Kubu Raya sehingga tidak perlu menjalankan PPKM Level 4,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa kondisi di Kubu Raya tidak ada rumah sakit umum daerah dengan kapasitas tempat tidur yang memadai. Sehingga pasien banyak dirawat di RS Pontianak.

“Jadi gambaran BOR di Kubu Raya saat ini tidak menggambarkan berapa jumlah pasien yang dapat ditampung di rumah sakit milik Pemerintah Kubu Raya, karena warga Kubu Raya banyak dirawat di RS Pontianak,” ungkapnya.

Sedangkan kondisi di Kabupaten Sambas, BOR rumah sakitnya sudah turun dan berada pada angka 40,83 persen. Akan tetapi, diungkapkan, kondisi kasus positif per hari masih tinggi.

Ketersedian tempat tidur rumah sakit di Sambas disebutkan, sebanyak 120 unit untuk pelayanan Covid-19.

“Kalau untuk kondisi di Pontianak BOR RS-nya sudah turun berada pada 58,08 persen berada pada zona hijau,” imbuh Harisson.

Sambas Siap
Kepala Diskes Kabupaten Sambas, dr Fatah Maryunani yang juga anggota Satgas Covid-19 Sambas mengatakan, saat ini penerapan PPKM Level 4 masih belum sepenuhnya dilakukan di Kabupaten Sambas.

Ia mengatakan, Pemkab Sambas melakukan modifikasi dalam penerapan PPKM Level 4. Namun jika dalam beberapa hari status zona merah Sambas belum juga berubah, mereka siap melakukan pengetatan.

"Saat ini kita sudah menerapkan PPKM Level 4, hanya saja kita modifikasi. Dan kita akan evaluasi hasilnya nanti, kecuali kalau penetapan berikut masih merah baru level 4 betul-betul ketat akan kita terapkan," kata dr Fatah.

Dia menjelaskan, jika status Kabupaten Sambas masih berada di zona merah maka PPKM Level 4 akan dilakukan sangat ketat. Termasuk pemberlakuan kerja dari rumah, meniadakan keramaian dan lain-lain.

"Pokoknya kalau masih zona merah nanti akan diberlakukan semua, termasuk WFH untuk instansi Pemerintah Kabupaten Sambas. Tapi khusus untuk dinas kesehatan, tetep gak bisa WFH karena kita tetap melakukan penangan Covid-19," tuturnya.

Tidak hanya pemberlakuan WFH, kata dia, pemkab juga akan melakukan pengetatan terhadap keramaian yang dilakukan di setiap tarup atau tempat-tempat pernikahan. Namun demikian, dia masih menunggu hasil penilaian pemerintah terbaru terhadap kondisi Kabupaten Sambas.

"Itu yang agak susah. Tapi kita tunggu saja penetapan yang baru gimana kalau masih merah ya saprahan juga tidak boleh," katanya.

Fatah Maryunani mengatakan, saat ini pemda sudah menyiapkan sedikitnya 120 tempat tidur atau BOR di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dimiliki oleh Pemkab Sambas.
Ia mengatakan, 120 tempat tidur itu disiapkan di tiga rumah sakit, yakni RSUD Sambas, RSUD Pemangkat dan RS Pratama Teluk Keramat.

“Dari 120 tempat tidur yang kita siapkan, keterpakaiannya 49 tempat tidur, atau sekitar 40,83 persen dari jumlah yang kita siapkan," ujarnya.

Jumlah BOR ini, kata dr Fatah, sudah menurun dari beberapa hari yang lalu. Meski demikian, kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Sambas masih terus meningkat.

Pada Minggu kemarin, ada tambahan 27 kasus baru. Sementara untuk tingkat kesembuhan sebanyak 1.688 orang yang sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19. "Hari ini ada tambahan 27 kasus baru, jadi total kasus saat ini mencapai 2.152 kasus," katanya.

Dari jumlah itu, masih ada 443 kasus aktif positif Covid-19 di Kabupaten Sambas. "Kasus aktif masih 443 orang, dari jumlah itu sebagian masih melakukan isolasi mandiri, total ada 390 menjalani isolasi mandiri. Sisanya dirawat intensif," ungkapnya.

Kepala Diskes Kota Pontianak, Sidiq Handanu menyampaikan, bahwa kasus Covid-19 di Pontianak mengalami penurunan. Akan tetapi, positivity rate-nya masih tinggi. "Untuk kasus Covid-19 di Kota Pontianak landai. Tetapi belum pada posisi terkendali, karena positivity rate-nya tinggi pada posisi 19 persen. Sedangkan standar dari WHO 5 persen," ujarnya.

Ia menerangkan bahwa memang puncak lonjakan kasus Covid-19 pada Juni-Juli 2021. Namun sejak pekan lalu sudah melandai. Kemudian untuk BOR atau keterisian tempat tidur juga terjadi penurunan.

Handanu mengkhawatirkan, BOR di Pontianak akan kembali tinggi karena rujukan pasien dari luar kota Pontianak. "BOR sudah menurun di Kota Pontianak. Tetapi jika pasien rujukan dari luar terus datang, bisa tinggi lagi, karena pasien ini 30-40 persen dari luar," ungkapnya.

Menurut Handanu, kasus Covid-19 di Kota Pontianak bisa saja terjadi peningkatan, jika masyarakat abai terhadap protokol kesehatan. "Kalau masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa, tentu berpotensi kasus Covid-19 meningkat lagi," ungkapnya.

Handanu menilai, bahwa penularan kasus Covid-19 ini seperti gelombang yang bisa naik turun yang dipengaruhi oleh kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. "Kasus Covid-19 ini, naik-turun. Apalagi adanya varian baru, itu menyebabkan daya tahan tubuh atau vaksinasi tidak bisa meng-cover semua strain," katanya.

Sementara itu, perpanjangan PPKM Level 4 di Kota Pontianak dirasakan berdampak bagi sejumlah pelaku pengusaha. Pengaruh itu seperti dialami Jimmy (40), penjahit di Pasar Sudirman.
Ia mengungkapkan, di tengah pandemi Covid-19, dirinya memang harus terus berusaha. Ia harus terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. “Kalau saya tidak buka, saya mau kasih keluarga makan apa?” ucap Jimmy.

Ia mengakui, omzet yang didapat selama pandemi ini menurun drastis. Bahkan, penurunan itu mencapai hingga 70 persen. “Sebelum pandemi Rp 150-an (ribu), sekarang Rp 50 ribu pun susah dapatnya,” keluh Jimmy.

Bahkan, Jimmy mengungkapkan bahwa dirinya belum juga membayar sewa tempat usaha lantaran minimnya pengunjung di pasar. Hingga kini, ia mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik berupa uang tunai atau beras.

Harapan Jimmy, agar PPKM dapat lebih dilonggarkan agar warga yang berkunjung ke pasar ramai kembali. Selain itu, ia juga berharap dapat bantuan beras atau kebutuhan pokok lainnya.