Breaking News:

Stok Oksigen di RSUD Sambas Kosong, Mahendra Nilai Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Politisi PKB ini pun meminta Bupati Sambas yang sekaligus sebagai ketua satgas penangan Covid harus mengambil langkah tegas dan tidak bertele tele

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Satu diantara tokoh masyarakat Sambas, Mahendra Perdana yang juga Ketua Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia Kalbar dan politisi PKB. IST 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satu diantara tokoh masyarakat Sambas, Mahendra Perdana menilai harus ada yang bertanggung jawab dengan tidak adanya ketersediaan oksigen di RSUD Kabupaten Sambas.

Hal ini menyusul pengumuman yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Sambas drg Gusmadi Mph tertanggal 21 Juli 2021 yang menyatakan tidak menerima pelayanan rujukan pasien covid 19 dan rujukan rawat inap pasien dengan keluhan sesak nafas atau perlu terapi oksigen dikarenakan persediaan oksigen di RSUD Sambas habis.

Padahal, kata Mahendra, Bupati sendiri pada yang sama juga telah memastikan adanya ketersediaan stok oksigen.

"Harus ada yang bertanggung jawab, publik Sambas merasa terkejut dengan viralnya kabar ketersedian oksigen dirumah sakit Sambas kosong. keselamatan warga Sambas menjadi terabaikan," katanya, Kamis 22 Juli 2021 kepada Tribun.

Gubernur Sutarmidji Minta Rumah Sakit Tak Tolak Pasien karena Tak Ada Oksigen atau Tak Ada Obat

Padahal kata pria yang juga Ketua Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia Kalbar ini, kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Menurut Mahendra, kondisi kosongnya oksigen di RS Sambas menunjukkan manajemen infomasi dan komunikasi dikabupaten Sambas lambat dan terlalu birokratis.

Seharusnya hal ini sudah jauh hari di antisipasi mengingat kejadian Covid 19 sudah menjadi kondisi darurat sejak lama secara nasional serta mengalami peningkatan yang signifikan dalam minggu terakhir ini.

"Jalur birokrasi harusnya bisa mengambil keputusan cepat dan taktis demi keselamatan warga Sambas. Jangan pertaruhkan keselamatan warga Sambas hanya karena karena persoalan remeh temeh birokrasi," ujarnya.

Politisi PKB ini pun meminta Bupati Sambas yang sekaligus sebagai ketua satgas penangan Covid harus mengambil langkah tegas dan tidak bertele tele agar ketersedian oksigen di RS tidak boleh kosong apalagi sampai berhari-hari.

"Satu menit pun tidak boleh Mengingat kebutuhan oksigen bukan hanya diperlukan mendesak bagi pasien Covid namun juga digunakan oleh penyakit umum lainnya yang saat ini juga membutuhkan oksigen," tegasnya.

Menurut dia, hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kesehatan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari.

Ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan, lingkungan yang bersih dan sehat, serta hal-hal lain terkait dengan kesehatan adalah faktor yang vital bagi keberlangsungan hidup manusia.

"Jika ini terkesan terabaikan maka pemerintah daerah kabupaten Sambas telah melakukan pelanggaran atas hak hidup dan hak sehat bagi warga Sambas," katanya. (*)

(Simak berita terbaru dari Kalbar)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved