Breaking News:

Dewan Pontianak Minta Kaji Ulang Perda Kenaikan Tarif Parkir Jika Tak Ada Peningkatan PAD

Kadishub menegaskan, agar para juru Parkir dibawah Dinas Perhubungan tidak meminta tarif parkir diatas regulasi yang sudah ditetapkan itu.

TRIBUNPONTIANAK/Rizki Kurnia
Rahmani (75) salah seorang juru parkir di Jl Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat yang sedang memarkirkan sebuah motor, Rabu (22/04/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kenaikan tarif parkir di Kota Pontianak sudah berlaku sejak 1 Juni 2021 kemarin.

Sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Utin Srilena Candramidi.

Ia menyampaikan, bahwa kenaikan tarif parkir ialah untuk sepeda motor yang saat ini Rp 1.000 menjadi Rp.2000. sedangkan untuk mobil dari Rp.2000 menjadi Rp.3000.

"Target PAD dari hasil retribusi parkir di Kota Pontianak sebesar Rp 800, target ini turun dari tahun sebelumnya karena adanya pandemi yang masih melanda," kata Utin.

Kadishub menegaskan, agar para juru Parkir dibawah Dinas Perhubungan tidak meminta tarif parkir diatas regulasi yang sudah ditetapkan itu.

Bahkan jika ditemukan juru Parkir yang meminta tarif diatas regulasi yajg ditetapkan akan dikenakan sanksi.

Sanksi yang pertama akan dilakukan pepanggil .

Kemudian, jika masih berulang kembali maka akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum.

"Karena hal itu bisa masuk dalam pungli dan juga pemerasan kalau peraturan yang berlaku adalah 1000, tetapi mereka (juru parkir_red) narik 2.000," ungkapnya.

Kadishub Kubu Raya Minta Juru Parkir Ikuti Tarif yang Sudah Ditetapkan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pontianak Zulfydar Zaidar Mochtar yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Amanat Keadilan Bangsa (AKB) DPRD Kota Pontianak menyampaikan, bahwa pihaknya memberikan waktu selama enam bulan untuk melihat perkembangan dari Perda yang ditetapkan.

Menurutnya jika dengan diberlakukan Perda kenaikan parkir itu tidak ada perubahan atau kenaikan PAD khususnya yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak, tentu diungkapkannya harus dilakukan peninjauan ulang Perda tersebut.

"Kita tunggu selama enam bulan. Kalau ada peningkatan, maka kami menyambut baik. Tetapi jika hanya menguntungkan pihak yang tidak jelas atau ada unsur pungli. Maka kami minta Perda itu ditinjau ulang. Maka kita berharap ini bisa didalami, buktikan bahwa pungli ini tidak ada," ujarnya.

Ia menyarankan untuk meningkatkan PAD dan dengan adanya tarif parkir ini bisa meningkatkan PAD, maka harus dilakukan uji petik.

"Misalnya jika karcis itu semula untuk 100 kendaraan harus ditambah. Dan untuk jumlah kendaraan bagi juru parkir tenaga kontrak harus ditambah, tapi tetap dikalikan 20 persen," ujarnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Penulis: Muhammad Rokib
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved