Breaking News:

Rapat Kadin Kalbar Beragendakan Utusan ke Munas Berlangsung Sangat Alot

Namun, Syahri, mengatakan Ketua Kadin Kalbar Joni Isnaini langsung menyatakan jika dua orang peserta utusan tersebut akan dipilih oleh dirinya sendiri

Penulis: Ferryanto | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/FERRYANTO
Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kamar Dagang dan Industri (RDPL Kadin) Kalimantan Barat di Jalan Perdana, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak diwarnai ketegangan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kamar Dagang dan Industri (RDPL Kadin) Kalimantan Barat di Jalan Perdana, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak diwarnai ketegangan.

Rapat tersebut beragendakan memilih peserta utusan untuk Musyawarah Nasional (Munas) Kadin di Pulau Dewata Bali pada 2 sampai 4 Juni 2021 untuk memilih ketua Kadin.

Wakil Ketua Umum Bidang Pasar Modal Kadin Kalbar, Syahri menilai dalam pelaksanaan rapat tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Berdasarkan pasal 17 ayat 4 huruf a mengatur bahwa peserta munas terdiri atas anggota biasa yang diwakili oleh utusan anggota, yakni para ketua umum dewan pengurus Kadin provinsi dan utusan anggota provinsi yang dipilih dalam rapat dewan pengurus lengkap Kadin provinsi yang diagendakan khusus, untuk menjelang munas sebanyak dua orang.

Namun, Syahri, mengatakan Ketua Kadin Kalbar Joni Isnaini langsung menyatakan jika dua orang peserta utusan tersebut akan dipilih oleh dirinya sendiri.

"Karena proses pemilihan peserta utusan tidak dilakukan dan jelas telah melanggar aturan. Meski dalam rapat saya sudah menyampaikan kepada Ketua Umum Kadin Kalbar, bahwa dua peserta utusan itu harus dipilih berdasarkan rapat dewan pengurus lengkap yang hadir, Tetapi, di dalam rapat ada pihak yang tidak setuju dan menyerahkan penentuan dua peserta utusan diserahkan kepada ketua umum Kadin Kalbar. Dan Ini jelas sudah sangat melanggar AD/ART," ujar Syahri.

Baca juga: Kadin Kalbar Siap Sukseskan Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong. Berikut Cara Pendaftarannya

Ia menjelaskan, opsi pemilihan yang diambil alih Ketua Umum Kadin Kalbar jelas tidak demokratis, sehingga pihaknya akan segera melayangkan surat kepada kepada panitia munas dan Kadin Pusat untuk menyatakan rapat dewan pengurus lengkap Kadin Kalbar dibatalkan dan tidak sah, karena tidak sesuai aturan.

Syahri menjelaskan, Kepengurusan Kadin berdasarkan pasal 29 anggaran dasar bekerja secara kolektif kolegial. Bukan kepemimpinan tunggal, sehingga hasil rapat harus sesuai mufakat, Jika tidak ada hasil dalam mufakat, maka dilakukan pemilihan utusan secara voting.

"Dirapat tadi, kami tidak melihat ada dua peserta utusan yang dipilih berdasarkan hasil rapat. Harus diingat bahwa dua peserta utusan harus dipilih melalui rapat bukan dipilih langsung ketua umum," ujar Syahri.

Karena mekanisme pemilihan peserta utusan tidak dan telah melanggar aturan, Syahri menambahkan, maka pengajuan peserta utusan oleh Ketua Umum Kadin Kalbar harus dibatalkan.

"Pemilihan peserta utusan bukan hak prerogatif ketua umum. Tapi hasil rapat bersama. Tidak boleh otoriter. Mekanismenya jelas," tegas Syahri.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved