Mahasiswa Gelar Demo Tolak Larangan Mudik, Ini Respon Gubernur Sutarmidji

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Massa gabungan dari mahasiswa menggelar aksi di kantor Gubernur Kalbar, Kamis 6 Mei 2021.

Mereka meminta agar Pemprov Kalbar  menggratiskan biaya swab pcr atau antigen sebagai syarat mudik khsusunya untuk para mahasiswa agar tidak diberatkan dengan biaya tambahan lainnya

Menanggapi aksi dari mahasiswa itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmdiji menyampaikan bahwa larangan mudik itu adalah kebijakan nasional, dalam hal ini gubernur, bupati, walikota wajib mematuhinya.

Baca juga: Solmadapar Gelar Aksi Demo ke Kantor Gubernur, Berikut Tuntutan Yang Disampaikan

“Jadi kenapa demo ke gubernur, harusnya kita bersama focus menangani covid-19 agar bisa reda,” pungkasnya.

Kedatangan para mahasiswa ke kantor Gubernur Kalbar yang menyampaikan penolakan larangan mudik lebaran ditemui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson.

Usai bertemu dengan Puluhan Mahasiswa di Kalbar yang melakukan aksi Tolak Larangan mudik, Harisson menjelaskan terkait regulasi Larangan mudik ini merupakan kebijakan dari pusat.

Dalam hal ini Pemprov Kalbar maupun kabupaten kota di Kalbar tentu akan menjalankan sesuai arahan dan kebijakan dari Pemerintah pusat.

“Kita tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pusat, karena kita adalah NKRI. Jadi kebijakan larangan mudik ini sudsh menjadi kebijakan Pusat, dan kita harus mengikutinya,” ujar Harisson.

Dimana Pemerintah Provinsi sampai kabupaten kota dalam hal ini hanya mengikuti dan menjalankan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat.

Lanjutnya menambahkan bahwa Kebijakan larangan mudik ini sebenarnya bukan tanpa alasan.

Tentu pemerintah sudah melihat bahwa yang namanya mudik sebenarnya banyak sekali dampak seperti untuk perekonomian masyarakat desa.

“Pada saat tradisi mudik tentu banyak orang yang melakukan proses mudik dimana akan membantu pertumbuhan ekonomi desa karena banyak orang yang naik bus, taksi dan pulang membawa uang sehingga ekonomi berputar,” jelasnya.

Dalam hal tersebut tentu Pemerintah sangat melihat peluang, tetapi pertumbuhan ekonomi di desa karena mudik ini tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan akibat kalau terjadi penyebaran virus corona terhadap pelaku perjalanan orang yang didatangi pada proses mudik.

“Nanti misalnya pelaku perjalanan mudik ini datang kekampung membawa virus covid-19 nanti terpaksa mereka dirawat di RS yang tentunya perlu pembiayaan besar. Hal seperti ini sudah dihitung oleh pemerintah,”tegasnya.

Dengan kebijakan ini, dikatakannya pertama pemerintah ingin menyelamatkan masyarakat agar tidak terpapar atau terjangkit virus corona.