Pimpinan DPRD Ungkap Rapat Pansus Soroti Progres Pembangunan Kalbar yang Belum Tercapai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah mengungkapkan jika pihaknya menyoroti sejumlah progres pembangunan yang belum tercapai oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji selama masa pemerintahannya.

Hal tersebut, dikatakan Suriansyah diketahui pada rapat Pansus DPRD Provinsi Kalbar pembahas Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur tentang APBD 2020 dengan jajaran perangkat daerah provinsi Kalbar.

"Dalam rapat tersebut anggota DPRD menyoroti realisasi pembangunan daerah terutama soal Indikator utama Pembangunan Daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2024 tentang progres sampai tahun 2020 yang belum tercapai," kata Suriansyah, Rabu 7 April 2021 kepada Tribun.

Dipaparkannya, progres yang belum tercapai itu ialah Indeks Pembangunan infrastruktur yang berdasarkan RPJMD ditargetkan kondisi mantap jalan provinsi sebesar 86 persen sedangkan sampai tahun 2020 realisasinya baru mencapat 62 persen.

Begitu juga mengenai Indeks Pembanhunan manusia(IPM) yg menempatkan Kalbar pada peringkat ke 32 dari 34 provinsi.

Untuk meningkatkan kondisi mantap Jalan provinsi pada tingkat 86 persen Jalan berkualitas baik dan sedang diperlukan anggaran sekitar Rp. 6 Trilyun.

Begitu juga untuk meningkatkan IPM baik pada indikator pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat,diperlukan anggaran yang sangat besar.

Baca juga: Meski Yakin Stok Aman, Komisi II DPRD Kalbar Minta Aparat Tindak Oknum Penimbun Barang Pokok

Rapat pansus, kata Suriansyah mengusulkan agar pemprov mencari terobosan sumber dana pembangunan baik dengan meningkatkan PAD, mengusahakan peningkatan dana transfer yang sangat besar seperti dana bagi hasil Pajak ataupun dengan mengusahakan pinjaman dari pemerintah pusat atau perbankan.

"DPRD pada prinsipnya akan mendukung langkah pemerintah provinsi untuk mendapat sumber pembiayaan yang besar agar pembangunan yang masih tertinggal tersebut dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat Kalbar," tuturnya.

Lanjut dikatakannya, pada rapat kerja tersebut juga mengapresiasi capaian Indeks Desa Membangun yang melebihi target yamg ditetapkan pada RPJMD yang membuat capaian Desa mandiri yang sangat jauh melebihi target dan mendorong pemprov untuk memberi reward kepada desa yang sudah menjadi desa mandiri.

Rapat juga mendorong pemprov meningkatkan akses petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Dalam bidang pendidikan, selain dalam usaha peningkatan IPM rapat juga mendorong agar pemerintah menambah daya tampung dan pemerataan SMAN diseluruh wilayah kalbar, termasuk di Kota Pontianak, dimana untuk Kecamatan Pontianak Tenggara belum ada SMA negeri juga Pontianak Utara.

Baca juga: Jelang Ramadan, Pimpinan DPRD Kalbar Harap Stok Pangan Terpenuhi

"Masih banyak lagi hal lain yang minta diperhatikan pemprov misalnya soal jaringan listrik yang masih terbatas di beberapa daerah maupun akses jaringan internet dalam rangka mendukung pembelajaran online di pelosok desa di Kalbar," tutupnya.

Untuk diketahui, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Kalbar M. Kebing L, S.H pada 23 Maret 2021.

Dalam LKPJ Tahun Anggaran 2020 itu, Gubernur Kalbar mengatakan, penyerapan pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 97,68 persen dari target yang ditentukan.