Pelatihan PMI, Manto: Sifatnya Lintas Negara Maka Konsekuensi Pusat Harus Bangun BLK UPTP di Kalbar
Maka dari itu perlu adanya Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) di Kalbar yang menjadi tanggung jawab pusat
Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, Manto mengatakan bahwa dalam rangka untuk mengupgrade BLKI, Pemprov Kalbar termasuk Provinsi yang perlu dilakukan upgrade Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada Se-Indonesia.
“Jadi yang ada di kita kondisinya baik sarana prasarana dan infrastruktur termasuk personil yang terbatas,”ujarnya usai menghadiri rapat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Kalbar dalam rangka memantau Pelatihan, Pengawasan PMI di Balai Petitih Gubernur, Jumat 26 Maret 2021.
Pemerintah Pusat menginginkan adanya program salah satunya tersedia paket spesifik untuk Calon PMI yang akan kerja ke luar negeri untuk mendapatkan pelatihan terlebih dahulu.
“PMI umumnya tidak hanya dari Kalbar bahkan lebih banyak dari luar Kalbar. Bayangkan kita dibebankan untuk melatih mereka para PMI dari luar Kalbar tentu tidak adil karena pemanfaatan anggaran tidak untuk warga Kalbar," ujarnya.
Baca juga: Gubernur Sutarmidji : Kerja UPT BP2MI Pontianak Tak Jelas
Maka dari itu perlu adanya Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) di Kalbar yang menjadi tanggung jawab pusat, karena yang sifatnyanya lintas negara maka konsekuensi pusat harus membangun UPTP di Kalbar.
Ia mengatakan adapun persyaratan yang mereka inginkan untuk membangun UPTP dengan adanya penyerahan P2D termasuk aset tanah 10 hektare.
“Tadi sesuai arahan Pak Gubernur mengatakan yang paling tepat dibangun UPTP di Kabupaten Sambas karena kantong PMI terbesar dari Sambas,” ujarnya.
Maka akan sangat relevan apabila UPTP dibangun di Sambas, tinggal tindak lanjut Pemprov berkoridasi dengan Pemkab Sambas untuk menyiapkan lahan 10 hekatare.
“Kalau sudah dilakukan akan kita hubungkan ke Pemerintah pusat untuk pengusulan dana, itu solusi dari hasil diskusi tadi. Lalu BLK yang akan berubah menjadi Pusat Sertifikasi Kerja akan tetap bekerja,” pungkasnya. (*)
