HMI Cabang Mempawah Dorong Pemkab Normalisasi Aliran Sungai Persediaan Air Saat Terjadi Karhutla

Namun kini kebakaran lahan sudah kembali menyelimuti Kabupaten Mempawah. Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Memp

Penulis: Ramadhan | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Ketua Umum HMI Cabang Mempawah, Saifudin. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Sempat sepekan Kabupaten Mempawah aman dari titik api, yang sebelumnya titik api (kebakaran lahan) sudah dapat dipadamkan.

Namun kini kebakaran lahan sudah kembali menyelimuti Kabupaten Mempawah. Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mempawah, Saifudin, mendorong Pemerintah Kabupaten melakukan normalisasi sungai dan parit.

Menurutnya hal itu perlu dilakukan untuk persiapan air saat terjadi karhutla.

Baca juga: Antisipasi Karhutla, Kapolres Mempawah Imbau Masyarakat Tidak Lakukan Pembakaran Hutan dan Lahan

"Kita dari HMI mendorong Pemkinif terlebih BPBD untuk melakukan normalisasi aliran air, baik itu sungai maupun parit, supaya persiapan air kita cukup apabila sewaktu-waktu kebakaran hutan dan lahan terjadi," tegasnya, Minggu 14 Maret 2021.

Dirinya juga meminta untuk pihak terkait menentukan titik yang rawan karhutla, dan menyediakan tempat pasokan air di wilayah tersebut.

"Untuk mencegah karhutla kembali, pemerintah lebih baik menyediakan pasokan air yang cukup di sekitaran lahan yang mudah terbakar, yakni kita menyarankan untuk dilakukannya normalisasi, karena permasalahan selama ini pasti kekurangan air disekitar lahan yang terbakar," jelasnya.

Dirinya juga mengatakan, pekan lalu BPBD mengumumkan kabupaten mempawah zero titik hotspot, yang dengan itu menjadi kabar baik bagi masyarakat.

Namun kini Kabupaten Mempawah kembali masuk musim kemarau, yang dengan itu kata Saifudin, dikhawatirkan akan kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Saya mengajak masyarakat yang memiliki lahan yang mudah terbakar, untuk menjaga dan tidak membakar lahannya," harapnya.

Dirinya juga meminta, Pemerintah dalam artian BPBD harus lebih responsif terhadap perubahan cuaca saat ini.

"Kita juga meminta, Pemerintah cepat tanggap terhadap perubahan cuaca saat ini, dan juga harus memberikan sesuatu yang solutif," pungkasnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved