Sutarmidji Minta Pemkot Tak Terbitkan IMB Pembakar Lahan untuk Perumahan

Sutarmidji menyebutkan, selama ini pemerintah provinsi selalu tegas dalam menangani Karhutla. Bahkan tak segan-segan, Ia mengatakan ratusan perusahaan yang ditindak secara tegas.

"Mereka itu mahasiswa harusnya banyak baca dan dengar. 2019 kita menindak 157 perusahaan, 48 disegel, kemudian yang sampai putusan pengadilan masing-masing didenda 1 miliar itu juga ada. Kurang tegas apa. Apa yang kurang," kata Gubernur Sutarmidji.

Hal tersebut dikatakannya, sebagai bentuk keseriusan dan ketegasan pemerintah provinsi dalam menangani Karhutla.

Untuk itu, Sutarmidji meminta agar tidak mudah melakukan demonstrasi kepada Pemerintah provinsi, karena yang menangani di lapangan juga ada Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Jangan sikit-sikit gubernur, itu kabupaten/kota yang punya wilayah, datangi. Kasih tahu, kenapa banyak titik api. Apa kerjanya. Kan harusnya begitu, yang beri izin Pemda tingkat II, yang sibuk kita," ujarnya.

"Itu sebenarnya bukan tugas pokok dan fungsi Gubernur. Kita hanya mengendalikan, alhamdulillah Kalbar dianggap berhasil mengendalikan kebakaran. Di gambut itu sangat rentan kebakaran, tapi kalau bisa segera dipadamkan, kita bisa kendalikan dampaknya, sehingga bisa ditekan seminim mungkin," tambah Sutarmidji.

Sutarmidji menerangkan, aturan yang ada sudah dijalankan dengan baik dan secara tegas.

"Harusnya datang ke sini solusinya apa, kalau ada pemikiran baru saya ikuti dan terapkan, ini kalau cuma pandai terapkan aturan, giliran masyarakat yang buka lahan bakar diproses, demo besar-besaran mana ada suara, diam jak," pungkasnya.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto yang menjadi pengagas rapat koordinasi dalam rangka pencegahan Karhutla menyatakan, Rakor ini digelar menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo.

Rakor Karhutla ini melibatkan jajaran pemerintah daerah, ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat dan termasuk beberapa perusahaan.

"Rapat koordinasi ini adalah untuk menindaklanjuti arahan presiden. Jadi kemarin, kita mendapatkan arahan dari presiden baik secara langsung hadir di istana maupun virtual," ujar Sigid Tri Hardjanto.

Dikatakakannya, pada arahan kemarin ada empat daerah yang ikut di istana dan Kalbar salah satunya yang dianggap wilayah berpotensi untuk kebakaran hutan sangat besar.

"Presiden sudah menyampaikan arahan kepada kita semua dan kita sudah sampaikan kepada semua Bupati, lebih baik mencegah sebelum terjadinya karhutla artinya bersifat preventif," jelas Kapolda Kalbar.

"Jangan dibiarkan api besar, kalau api sudah mulai muncul harus segera dipadamkan. Gubernur juga sudah menetapkan status siaga darurat asap, sehingga kita bisa lebih terkoordinir dalam melaksanakan upaya-upaya untuk penanggulangan Karhutla ini," tambah Kapolda Kalbar.

Tidak hanya itu, kepada awak media, Kapolda Kalbar juga menyampaikan bahwa Kalbar mendapatkan apresiasi perolehan terbaik dari pemerintah pusat dalam rangka menanggulangi Karhutla.