Breaking News:

Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Tertunda Karena SK Kemendagri, Pemerintah Dinilai Lalai

Tidak memiliki dasar hukum dan mengabaikan hak masyarakat di daerah untuk mendapat kepastian hukum atas pemimpin yang telah mereka pilih pada saat Pil

TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menandatangani berkas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih 2019-2024 Muda Mahendrawan dan Sudjiwo di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (17/2/2019) siang. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai dengan belum keluarnya SK untuk pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih khususnya di Kalbar merupakan tindakan yang lalai dari pemerintah.

Hal ini menyusul ditundanya pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih yang sebelumnya diagenda 17 Februari 2021.

SK untuk pelantikan disebut-sebut sebagai satu diantara penyebab ditundanya pelantikan.

Berikut penuturannya.

Tidak dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan serentak tahun 2020 untuk mengisi masa jabatan periodesasi sesuai dengan akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati periode sebelumnya sebagai tindakan yang lalai.

Baca juga: Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bentuk Video Conference, Ini Aturannya

Tidak memiliki dasar hukum dan mengabaikan hak masyarakat di daerah untuk mendapat kepastian hukum atas pemimpin yang telah mereka pilih pada saat Pilkada kemarin.

Hal ini juga tidak linier dengan pernyataan pemerintah dalam hal ini Mendagri, ketika beberapa aktivis pegiat pemilu meminta penundaan pemilihan serentak dimasa pandemi,

Pemerintah menyampaikan argumentasi bahwa pemilihan serentak dimasa pandemi tetap dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 adalah dalam rangka menghindari terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif.

Baca juga: Update! Penegasan Waktu dan Mekanisme Pelantikan Bupati-Wabup Terpilih

Apalagi dimasa pandemi maka kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif dianggap akan memiliki kekuatan dan kepastian hukum untuk mencegah dan menangani kondisi pandemi covid-19 diwilayahnya.

Disamping itu ditundanya pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak tahun 2020 sesuai dengan akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjabat juga dianggap mengabaikan peran masyarakat yang sudah berpartisipasi memberikan hak pilih mereka pada hari penungutan suara yang digelar dimasa pandemi covid-19.

Untuk itu kami menilai Pemerintah dalam hal ini melakukan kesalahan yang fatal, karena pemerintah dalam hal ini Mendagri hanya melakukan tindakan administratif berupa penerbitan Surat Keputusan tentang Pelantikan Kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak ada hal teknis yang rumit untuk dilakukan dalam menerbitkan SK tersebut.

Untuk itu Pemprov Kalbar harus melakukan upaya lebih lagi untuk memastikan agar pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak tahun 2020 sesuai dengan akhir masa jabatannya untuk segera dilantik. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved