Breaking News:

Sengketa Pilkada di Sekadau, Berikut Penjelasan Divisi Hukum KPU Provinsi Kalbar

Kasus ini dilayangkan oleh paslon petahana Rupinus-Aloysius melalui kuasa hukumnya yang hadir langsung di MK yakni Glorio Sanen.

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner KPU Kalbar, Mujiyo 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Divisi Hukum KPU Provinsi Kalbar, Mujiyo mengatakan jika sampai hari ini pihaknya belum menerima panggilan sidang dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sidang lanjutan.

Namun seperti diketahui, MK sendiri mulai tanggal 15-17 Februari 2021 mengumumkan putusan sidang dismisal.

Hasil dari dismissal proses merupakan keputusan dalam bentuk penetapan hakim yang diputuskan dalam suatu rapat musyawarah yang secara khusus dilakukan untuk itu, yang dilengkapi pertimbangan hukum bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar.

"Belum ada jadwal panggilan sidang dari MKnya jika tidak di putuskan dalam sidang dismisal, maka kemungkinan akan lanjut pada sidang pembuktian dan keputusannya mungkin di bulan maret nanti," katanya, Selasa 16 Februari 2021.

Baca juga: Pilkada Sekadau Masih Bersengketa, Pengisi Kekosongan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Dipertanyakan

Diketahui, untuk di Kalbar ada perkara dengan registrasi perkara nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 untuk gugatan dari Sekadau.

Kasus ini dilayangkan oleh paslon petahana Rupinus-Aloysius melalui kuasa hukumnya yang hadir langsung di MK yakni Glorio Sanen.

Sidang sendiri sudah berjalan dua kali yakni sidang pertama mendengar permohonan pemohon, kemudian sidang kedua ialah mendengar jawaban dari termohon dalam hal ini KPU, kemudian Bawaslu dan pihak terkait dalam hal ini Aron-Subandrio. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved