Dana Miliaran Sudah Dianggarkan untuk Pembangunan Galeri Hasil Hutan Disamping Pendopo Gubernur

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kawasan Hutan Kota yang terletak di samping Pendopo Kalimantan Barat akan dibangun Galeri Hasil Hutan di Kalbar menggunakan Dana Hibah dari Kementrian melalui Asian Development Bank (ADB) dengan total anggaran Rp 1.4 Miliar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Barat, Adiyani menjelaskan bahwa dari hasil hutan bukan kayu inilah nantinya yang akan diletakkan di Galeri Hasil Hutan yang akan dijual maupun diviralkan.

“Jadi untuk menjual dan memviralkannya tentu kita harus siapkan wadah, salah satunya adalah melalui Galeri Hasil Hutan yang kita bangun dikawasan Hutan Kota disamping Pendopo Gubernur. Nanti semua produk kita tempatkan di galeri ini,” ujarnya, Minggu 14 Februari 2021.

Dikatakannya tak hanya produk-produk hasil hutan saja yang akan dipajang, melalui galeri tersebut bisa untuk mengedukasi masyarakat.

“Kita bisa edukasi terkait apa sih hutan itu, apa sih yang ada didalam hutan, maka dengan adanya galeri ini kita ingin masyarakat bisa melihat hutan Kalbar seperti apa,” ujarnya.

Baca juga: Kawasan Hutan Kota di Pendopo Gubernur Akan Dibangun Galeri Hasil Hutan dan Penataan Joging Track

Maka dari itu akan disiapkan foto-foto hutan yang ada di Kalbar, lalu tempat ekowisata berkenaan dengan hutan yang ada di Kalbar, serta produk-produk yang telah dihasilkan.

“Sesuai keinginan Pak Gubernur tempat ini nanti bisa sekaligus untuk edukasi bukan cuma untuk promosi hasil hutan saja. Kita tahu bahwa visi misi beliau bukan hanya membangun materil atau ekonomi masyarakat tetapi pendidikan juga,” tegasnya.

Ia mengatakan bahwa dana untuk pembangunan Galeri Hasil Hutan adalah dari dana ADB melalui kementerian.

“Dana yang dianggarkan sebesar Rp 1,4 miliar dan sudah disetujui untuk pembangunannya akan dimulai pada tahun ini, sedangkan untuk jogging tracknya menggunakan dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR),” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa ditargetkan pembangunan Galeri Hasil Hutan dan penataan Joging Track ini selesai pada tahun ini.

Ia menjelaskan seperti yang diketahui untuk kehutanan kewenangannya sudah ditarik ke provinsi. Oleh karena itu kabupaten kota tidak ada lagi Dinas Kehutanan, dan Dinas Kehutanan hanya ada di level provinsi. Jadi untuk membantu Dinas Kehutanan di Provinsi dibentuklah yang namanya KPH.

“Dari 14 juta hektar hutan di kalbar sudah dihentuk 17 KPH, dan kita sudah punya 17 KPH di masing-masing kabupaten. Nanti tugas mereka membina masyarakat, selain dari pengawasan masyarakat tentunya mempunyai penghasilan yang namanya hasil hutan bukan kayu seperti damar, madu, tanaman-tanaman hutan,” pungkasnya. (*)

Update Berita Pilihan
Tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > DI SINI