Breaking News:

DPRD Pontianak Gelar Rapat Gabungan Bahas Prostitusi Anak, Yandi: Pemkot Harus Miliki Program

Yandi, Anggota DPRD kota Pontianak menilai, maraknya prostitusi online yang melibatkan anak di Kota Pontianak dikarenakan ketidaksiapan pemerintah kot

Penulis: Ferryanto | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/FERRYANTO
Anggota DPRD Kota Pontianak Yandi saat di temui awak media di Kantor DPRD kota Pontianak, Senin 4 Januari 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisi IV dan pimpinan Komisi I, II, dan III DPRD kota Pontianak menggelar rapat kerja gabungan membahas tentang prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur di kota Pontianak, Senin 4 Januari 2021.

Rapat gabungan yang di gelar di ruang paripurna Kantor DPRD kota Pontianak ini dihadiri oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan P3A kota Pontianak, Polresta, KPAD Kalbar, PHRI, serta perwakilan organisasi mahasiswa di Pontianak.

Yandi, Anggota DPRD kota Pontianak menilai, maraknya prostitusi online yang melibatkan anak di Kota Pontianak dikarenakan ketidaksiapan pemerintah kota.

"Ketika kita sudah ingin menyatakan predikat Kota layak anak, semua indikator itu harus kita penuhi, dari hasil pertemuan tadi, kita mendapatkan informasi bahwa banyak hal yang belum terlaksana dengan baik," ujarnya.

Baca juga: KAMMI Datangi Kantor Wali Kota Pontianak, Berikut Tuntutannya Terkait Prostitusi Anak Bawah Umur

"Contohnya komisi perlindungan dan pengawasanpun belum ada di Kota Pontianak, ada PLAT dan shelter yang tidak beroperasi dengan baik, Hanya karena tidak ada anggarannya,"katanya memaparkan.

Untuk mencegah terjadinya prostitusi yang melibatkan anak ini, dikatakan Yandi setiap dinas terkait harus melaksanakan tupoksinya serta memiliki program kerja yang jelas.

"Kalau mau kluar dari lingkaran Prostitusi anak ini, setiap dinas harus memiliki program masing - masing, dinas sosial apa programnya, dinas sosial apa programnya, dinas perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak apa programnya, anggarannya mana, Aturan mana yang akan di pakai dan diterapkan, apa ke kebutuhannya disiapkan, Jadi jangan hanya menggunakan pendekatan hukum tanpa ada solusi. yang sudah ditangkap mau di apakan,"ujarnya.

Praktik prostitusi online dinilainya dapat terjadi dimana saja bukan hanya di hotel.

"Mau di hotel, mau dimanapun, yang terpenting anak - anak itu memiliki program yang di implementasikan oleh Pemkot kepada mereka,"jelas Yandi. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved