Sis-Wahyu Unggul di Coblos Ulang, Bupati Nasir Pastikan Pilkada Kondusif

Nasir menuturkan, siapapun yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, itulah yang harus didukung oleh masyarakat demi kemajuan pembangunan di Bumi Uncak Kapuas. "Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kapuas Hulu, dan paslon dan tim sukses, sudah mampu sama-sama menjaga keamanan ketertiban selama Pilkada," ungkapnya.

Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wedy Mahadi juga memastikan Pilkada 2020 di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, secara keseluruhan kondusif dan tidak ada laporan yang negatif. "Kami juga melihat pelaksanaan PSU di TPS 01 Pasar Pagi Putussibau, animo masyarakat cukup tinggi, untuk kembali datang ke TPS," ujarnya.

Kapolres juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kapuas Hulu, paslon serta tim suksesnya, yang mampu menjaga keamanan, ketertiban dan juga protokol kesehatan.

"Saya pastikan bahwa 100 persen kotak suara sudah di PPK atau tingkat kecamatan, dan itu semua kami kawal dan pengamanan sampai pelantikan Bupati Kapuas Hulu," ungkapnya.

PSU Melawi
Selain di Kapuas Hulu, PSU juga dilaksanakan di Kabupaten Melawi yaitu di TPS 2 Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh. Ketua KPU Provinsi Kalbar Ramdan menyampaikan, PSU di dua kabupaten tersebut berjalan aman dan lancar. Ramdan memaparkan, pada PSU di Kabupaten Melawi, dari jumlah 419 DPT terdapat 225 orang yang menyalurkan hak pilihnya. Kemudian, di Kabupaten Kapuas Hulu, dari 384 DPT, sebanyak 166 orang menyalurkan hak pilihnya.

Dipastikan Ramdan, pelaksaan PSU tersebut tidak akan mengganggu proses jalannya rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, karena pelaksanaan PSU tersebut sudah sesuai peraturan.

"Rekapitulasi terus berjalan, limit waktu disesuaikan, tanggal 12 Desember ini masih dalam tahap rekapitulasi di kecamatan, maka sebagaimana Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, dan Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020, di Pasal 60 berkaitan dengan PSU itu di aksanakan paling lama 4 hari setelah hari pemungutan," jelasnya.

"Kemudian, teman-teman di daerah menetapkan PSU pada tanggal 12, dan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu dari tanggal 10 sampai 14 Desember. Sehingga ini tidak akan mengganggu pelaksanaan rekapitulasi, ini berjalan beriringan," tambah Ramdan.

Selanjutnya, setelah di laksanakannya rekapitulasi di tingkat kecamatan, tahapan selanjutnya ialah rekapitulasi di tingkat kabupaten pun akan langsung dilaksanakan.

Sementara Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar Faisal Riza juga menyampaikan kalau pelaksanaan proses pemungutan suara ulang di dua kabupaten tersebut berjalan lancar tanpa kendala.

Dalam proses PSU tersebut, sebelumnya pihak Bawaslu sudah merekomendasikan kepada KPU kabupaten yang bersangkutan untuk mengganti seluruh KPPS, dan penyelenggaraan PSU dilaksanakan oleh PPS dan PPK.

Kemudian, terkait sanksi terhadap pengawas di TPS tersebut dikatakan Faisal, hal tersebut diserahkan seluruhnya ke pihak Bawaslu masing-masing kabupaten.

"Untuk pemberian sanksi hingga ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) itukan yang sifatnya permanen, Bawaslu kabupaten, KPU kabupaten, namun yang ad hoc itu ranahnya di tingkat kabupaten," ujarnya.

Faisal berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk bersama-sama lebih bekerja keras untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pemilihan umum, baik bagi pengawas, penyelenggara dan masyarakat.

"Mungkin memang harus ada upaya kerja keras bagi kami semua, baik di pengawasan maupun jajaran KPU, untuk lebih memahami itu, meskipun kita sudah melakukan semaksimal mungkin, ada panduan, buku saku, video tutorial, ada bimtek langsung, ya mungkin memang harus ada upaya lebih keras lagi untuk itu," katanya.